Jakarta- 19 situs yang diblokir Kemenkominfo ternyata tidak terdaftar di Dewan Pers. Pengelola aqlislamiccenter.com yang diblokir mengaku tak terdaftar karena hanya berada di lingkup komunitas pengajian.

"Kita media komunitas pengajian. Apa ada kewajiban terdaftar di dewan pers?" kata Pemimpin Redaksi aqlislamiccenter.com, Agus Soelarto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015). Kedatangan pengelola situs yang diblokir ini untuk menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Agus menuturkan bahwa konten berita di situsnya hanya sekitar 10% dan memang tidak difokuskan dalam pemberitaan. Situs ini diperuntukkan bagi kalangan internal.

"Ini internal komunitas pengajian kita. Untuk berita, kita ambil dari media yang sudah umum, hanya copy paste saja," ujarnya.

Bila memang situsnya itu harus didaftarkan di Dewan Pers, Agus mengaku siap. "Kalau harus daftar, kita daftar. Tapi awalnya kita memang hanya untuk komunitas," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menjelaskan, ada tiga standar untuk menilai sebuah badan merupakan produk pers atau bukan. Pertama ada UU pers yang mengatur tentang syarat-syarat badan usaha pers, kemudian standart kode etik jurnalistik yang mengatur tentang prinsip-prinsip jurnalistik, yang ketiga prinsip-prinsip jurnalistik itu sendiri.

"Di dalam praktik kita menentukan apakah ini pers atau bukan kita mempunyai satu buku tahunan mengenai daftar perusahaan pers. Mereka yang tidak termasuk berarti belum tergolong sebagai pers meskipun barangkali memang ada kekurangan-kekurangan tertentu dari data kita, tapi itu prinsipnya seperti itu," jelas Bagir.

"Di dalam buku tahunan kita, 19 ini belum ada yang tercatat, sehingga kita dapat berpendapat bahwa 19 itu belum memenuhi standart-standart yang saya sebutkan tadi," tegasnya.