RMOL. Presiden Joko Widodo harus segera mencopot Puan Maharani dari posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan jika Puan tidak mau melepas jabatan strukturalnya di PDIP.

"Ini bentuk pembangkangan oleh seorang Menko kepada Presidennya. Selaku Presiden RI, Jokowi tidak boleh memberi keistimewaan sedikitpun kepada Puan Maharani hanya karena Puan anak Megawati Soekarnoputri," ungkap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).

Menurutnya, presiden tidak mampu bersikap adil atau masih menerapkan standar ganda karena menteri-menteri yang lain melepaskan jabatannya di parpol.

"TPDI pada kesempatan pertama mengingatkan Presiden Jokowi untuk segera bertindak tegas terhadap Puan Maharani sebagai bawahan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan Kabinet Kerja diintervensi anasir-anasir parpol yang menggandeng kartel-kartel politik dalam mengelola kekuasaan negara. Negara harus dikelola dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.

"Jika Puan dibiarkan rangkap jabatan, maka ini sesungguhnya sebuah pembangkangan terhadap etika dan moral dalam politik. Ada menteri yang dianak-emaskan seperti halnya yang terjadi dengan Puan Maharani," bebernya.

Ditambahkannya, jabatan sebagai Menko dalam Kabinet Kerja Jokowi menuntut tiga kualifikasi dasar yaitu ahli di bidangnya, karakter sebagai negarawan dan sekaligus merakyat.

Sedangkan Puan Maharani, sebut dia, tidak memiliki tiga kualifikasi dasar tersebut, bahkan keberadaannya dalam Kabinet Kerja Jokowi bisa mengganggu visi revolusi mental terutama realisasi program Nawacita yang berlandaskan ajaran Tri Sakti Bung Karno. [ald

http://politik.rmol.co/read/2015/04/...n-Membangkang-

kenapa harus dicopot