Salah satu pembuktian dari tudingan itu adalah dengan cara menghadirkan Slamet Rasyid, kader Golkar asal Lampung, yang menjadi peserta Munas Jakarta karena tergiur iming-iming uang.

Slamet mengungkapkan pelanggaran dalam Munas Jakarta langsung di hadapan pimpinan Fraksi Golkar kubu Aburizal, yakni Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Ia mengaku siap menerima konsekuensi apa pun setelah mengungkapkan pelanggaran itu secara terbuka.

"Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Saya siap tanggung segala risikonya, siap menjadi saksi (di Bareskrim) dan siap ditahan," kata Slamet, di Sekretariat Fraksi Golkar, Senin (30/3/2015).

Slamet menuturkan, dia menerima ajakan untuk hadir dan menjadi peserta hanya beberapa hari sebelum Munas Jakarta digelar pada 6-8 Desember 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Ia dijanjikan dapat menjadi peserta dan akan diberi sejumlah uang meski dirinya tidak memenuhi syarat menjadi peserta, yaitu harus merupakan pengurus pusat atau pimpinan Golkar di daerah.

Singkat kata, ucap Slamet, ia tiba di Hotel Mercure dan langsung diberi arahan oleh seseorang yang tidak ia sebut identitasnya. Dalam sebuah ruangan, bersama kader atau simpatisan Golkar lainnya, Slamet dijanjikan akan diberi imbalan Rp 500 juta jika menjadi peserta dan mendukung Munas Jakarta.

Mekanisme pemberian uang itu ditetapkan Rp 200 juta sebelum munas dan Rp 300 juta setelah munas berlangsung. Kesepakatan tercapai. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan legalitas administrasi.


Kop surat palsu

Slamet menyatakan, hampir semua peserta Munas Jakarta menggunakan kop surat palsu. Ia bahkan berani memastikan, ada panitia Munas Jakarta yang bertugas membuat stempel palsu untuk melengkapi syarat administrasi semua peserta Munas Jakarta.

Saat ini, Slamet tidak menjadi pengurus Golkar di tingkat pusat maupun daerah. Jabatan terakhirnya di partai adalah Ketua AMPG dan Ketua Partai Golkar wilayah Lampung Selatan tahun 2004.

"Peserta Munas Ancol rata-rata ketua bohongan, kop surat bikin sendiri, stempel dibuatkan. Saya datang ke Ancol ikut-ikutan saja, ternyata bisa jadi peserta," ungkap Slamet.

Kekhawatiran dari peserta Munas Jakarta mulai muncul setelah uang yang diberikan tidak sesuai perjanjian awal. Sebelum munas berlangsung, masing-masing peserta hanya mendapat Rp 100 juta.

Uang dibagikan dengan cara memanggil satu per satu peserta ke sebuah kamar di Hotel Mercure. Uang tersebut, kata Slamet, sempat ia bagikan kepada beberapa rekannya. Slamet mengaku pada akhirnya hanya mengantongi Rp 80 juta. Meski demikian, peserta tetap mengikuti jalannya munas.

Sampai di akhir acara dan setelah Agung Laksono ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, sisa uang yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Slamet menyebut semua pengurus dan panitia munas langsung menghilang dari lokasi sesaat setelah rangkaian acara berakhir.

"Sempat ada ribut-ribut di Ancol dan kami langsung ke DPP (Slipi). Kita minta sisanya, tetapi ternyata janji palsu semua," ucapnya.

Ketika ditanya siapa dalang dari pelanggaran yang terjadi dalam Munas Jakarta, Slamet tidak bersedia mengungkapkannya. Ia hanya prihatin konflik Golkar terus bergulir tak berujung hanya karena kesalahan segelintir elite.

"Saya tidak bisa menyebut satu per satu, tetapi Agung Laksono itu bertanggung jawab dengan kekacauan Golkar melalui Munas Ancol," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, menuturkan, kesaksian Slamet merupakan bentuk kegelisahan kader Golkar atas konflik internal yang melanda partainya. Bambang menyebut masih banyak peserta Munas Jakarta yang siap memberi kesaksian, khususnya pihak keluarga yang merasa dirugikan karena ada anggota keluarganya yang sudah meninggal tetapi namanya dicatut sebagai peserta Munas Jakarta.

Semua kesaksian, kata Bambang, akan diungkapkan juga kepada Bareskrim Polri untuk membongkar skandal pemalsuan dokumen yang dilakukan kubu Agung Laksono. Bambang mengklaim penyidik Bareskrim juga telah menemukan sejumlah bukti pemalsuan dokumen tersebut dari peserta Munas Jakarta di beberapa daerah.

"Masih banyak 'Slamet-Slamet' yang lain. Ada pihak keluarga yang keluarganya sudah meninggal tetapi masih dipakai namanya sebagai pemberi mandat peserta munas," ucap Bambang.

Agung Laksono membantah

Ketika dikonfirmasi dalam berbagai kesempatan, kubu Agung Laksono selalu membantah terjadinya bagi-bagi uang dan pemalsuan dokumen surat mandat dalam Munas Jakarta. Pimpinan dan pengurus Golkar hasil Munas Jakarta mengaku tidak khawatir dilaporkan ke polisi dan siap mematahkan semua tuduhan tersebut.

"Saya kira itu hak orang untuk melapor. Tapi, lebih baik diselesaikan di internal. Orang mau melapor ya silakan, kita akan taat hukum," kata Agung Laksono.