Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan kelanjutan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya tergantung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, yang bisa mencabut Keppres terkait pembangunan pelabuhan tersebut hanyalah Presiden.

"Kalau tidak setuju (Pelabuhan Cilamaya dibangun) ya Keppres-nya (Keputusan Presiden Nomer 32 Tahun 2011 tentang MP3EI) dicabut, kalau enggak dicabut ya saya jalan terus, yang cabut ya harus Presiden. Saya gak bisa cabut Keppres," ujar Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukanlah inisiatif Kemenhub melainkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana tersebut kata dia sudah final pada Juni 2014 setelah semua stakeholder, termasuk Pertamina yang saat ini menentang, mengepalai proyek tersebut.

"Rencana ini dari 2010 (MP3EI) dari Bappenas. Semua stakeholder yang terkait sudah diajak bicara, Juni 2014 final oleh Menko Ekonomi (Kabinet Indonesia Bersatu II). Semua sudah diajak bicara. Seiring berjalannya waktu, ada keberatan itu bagi kami ya itu masukan juga. Tapi pas final itu sudah diajak bicara (Pertamina)," kata Bobby.

Menurut Bobby, kebijakan final terkait pembangunan pelabuhan tersebut juga didasari dari berbagai aspek kajian yang dilakukan 3 konsultan independen internasional.

"Konsultan itu hanya melakukan kajian aspek alur pelayarannya. Dari akses laut tidak ada masalah kalau ini diteruskan. Waktu itu ada juga Kementerian ESDM, Pertamina ada. Memang kan waktu itu diberikan waktu bicara semua," ucap Bobby.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya banyak ditentang karena dikhawatirkan akan berdampak besar bagi operasional Blok Migas Offshore North West Jawa (ONWJ) milik Pertamina, lahan pertanian berkurang, sampai dampak lingkungan.