Menkominfo memblokir sejumlah situs Islam dengan alasan radikalisme.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana Menteri Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs Islam bisa berdampak buruk. Pasalnya, ukuran radikalisme atau menebar kebencian yang dijadikan alasan kebijakan tersebut tak jelas.

"Ini bisa jadi pasal karet. Jangan tarik negara ini ke era Orde Baru,"kata Hidayat saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 31 Maret 2015.

Ia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, segala tindakan pemerintah juga harus berdasarkan hukum.

"Harusnya, yang dilakukan Menkominfo adalah menindak mereka yang benar-benar melanggar hukum seperti menyebarkan paham terorisme, komunisme, dan pornografi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Hidayat sepakat, masyarakat dan pemerintah Indonesia harus menolak organisasi dan paham radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tapi, semua tindakan harus berbasis pada hukum.

"Kalau belum ada bukti tentu layak dikritisi. Sebaiknya kebijakan itu tidak ditempuh," ujarnya menambahkan.

Menurut dia, situs-situs Islam yang akan diblokir adalah mereka yang justru menyiarkan ajaran Islam secara damai bukan radikalisme. Misalnya, arrahmah.com, dakwahmedia.com, dakwatuna.com, eramuslim.com, dan lainnya.

"Itu bukan media yang mengajarkan terorisme. Mereka justru menyebarkan Islam yang rahmatan alamin dan mencerahkan."