"Bahaya ISIS di Indonesia belum konkret dan baru sebatas wacana."
Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Irfan S. Awwas, menilai Pemerintahan Joko Widodo dan Mabes Polri terlalu paranoid menyikapi gerakan Daulah Islamiyah Irak and Syam (ISIS) di Indonesia. Polisi menangkap orang-orang terduga ISIS tanpa dasar hukum.
"Bahaya ISIS di Indonesia belum konkret dan baru sebatas wacana, sedangkan radikalisme itu sudah lama ada," kata Irfan kepada VIVA.co.id, Senin, 30 Maret 2015.
Menurut Irfan, penangkapan orang-orang yang diduga terkait ISIS oleh polisi tersebut baru sebatas dugaan bukan kejahatan. Jika memang ada pelanggaran hukum yang mereka lakukan, maka polisi harus menunjukkan dasar hukum penangkapan orang-orang tersebut.
"Kalau memang itu kejahatan kami minta tunjukan hukum mana yang membenarkan, tidak bisa seseorang itu ditangkap karena dugaan saja. Kami nilai polisi paranoid dan sewenang-wenang," ujarnya.
Di samping itu, orang-orang yang berangkat ke Suriah juga belum ada bukti pelanggaran hukum. "Pemerintah sekarang aneh menangkap seseorang lalu dibuat hukum belakangan seperti yang berangkat ke Suriah ini," tegas Irfan.
Hal tersebut jelas tidak akan memperbaiki kondisi Indonesia. Pemerintah lanjutnya, harus paham seseorang atau sekelompok orang yang digerakkan karena ideologi tidak akan takut dipenjara, dibunuh atau tidak takut apa-apa.
"Ini hanya pengalihan isu atas kegagalan pemerintah Jokowi,"ucapnya. Irfan yakin paham ISIS tidak akan meluas di Indonesia, hanya perlu diwaspadai adalah ISIS effect.
Karena mereka yang diduga ISIS dan ditangkap itulah yang harus diwaspadai karena kami khawatir masyarakat Indonesia yang awam terhadap Islam akan menganggap bahwa penegakan syariat Islam, berjihad di jalan Allah adalah kejahatan.
"Jejaring ISIS itu tidak ada, itukan nama baru saja tapi orangnya itu-itu saja. Mereka itu baru wacana dan tidak konkret, ya saya katakan lagi pemerintah itu paranoid. Perbaiki kondisi Indonesia dan selesai," paparnya.
Bagi Irfan,
kesalahan terbesar adalah pemerintah yang tidak becus mengurus negara. Bila ada orang yang dianggap radikal dari sudut pandang agama, tapi berapa banyak orang yang radikal secara sosial, ekonomi, politik, namun tidak pernah dipersoalkan.
"Kalau hanya radikal dari agama apa Indonesia sedang menyiapkan Indonesia menjadi negara anti agama?" terang Irfan.
Sementara itu, Irfan menegaskan, MMI pada prinsipnya menolak gerakan Islam radikal dan menolak ajaran sesat ISIS. MMI tegas dia, menyerukan kepada kaum muslimim hendaknya menghadapi orang kafir yang memerangi Islam secara masif.
"Pemerintah Indonesia, organisasi dan gerakan Islam perlu mewaspadai gerakan Daulah Al-Baghdadi yang menjadi proxy force (agen antara) gerakan takfiri, khawarij dan Syiah di Indonesia," tegas dia.
Dia menghimbau, pemerintah harus mengatasi gerakan ISIS dengan melaksanakan program-program pro rakyat, perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pejabat pemerintah juga dituntut tidak hanya cerdas, tapi mengayomi masyarakat.
"Kalau semua itu dilaksanakan saya kira akan selesai semua. Dan satu lagi melaksanakan ajaran Islam dengan benar," kata Irfan.
