JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga datang dari warga Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ia menyatakan dukungan itu dalam aksi penggalangan tanda tangan oleh kelompok Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Minggu (29/3/2015).

"Kami di Kepri cuma dapat anggaran Rp 2,5 triliun, tapi sudah memberikan kesejahteran guru dan rakyat Kepri. Tapi, di sini (Jakarta), anggaran Rp 72 triliun, tapi malah dibegal Rp 12,1 triliun," ujar Ketua DPD Bara JP Kepri, Birgaldo, saat menyampaikan aspirasinya.

Menurut dia, seluruh warga Jakarta sudah semestinya mendukung untuk menerapkan e-budgeting untuk mencegah masuknya anggaran siluman. Sebab, uang anggaran merupakan sumbangsih warga dan harus untuk pembangunan Jakarta.

"Hanya orang bodoh yang tidak marah kehilangan uang.Ini, Ahok perjuangkan uang warga Jakarta supaya tidak dicuri oknum tertentu," lanjutnya.

Saat ini, aksi #saveahok dukung e-budgeting yang digelar Bara JP sudah memasuki minggu kelima. Kelompok ini menargetkan 250 spanduk dengan tanda tangan dukungan kepada Ahok.

"Target kita 250 lembar spanduk. Sekarang sudah 170 spanduk. Sebetulnya, dukungan terhadap Ahok, bagian dari misi kita mengawal pemerintahan kabupaten, kota, provinsi dan pusat," papar Wakil Sekretaris Jenderal Bara JP Yayong Waryono.

Rencananya, Bara JP akan membentangkan 250 spanduk tersebut di gedung DPRD DKI. Jika tidak ada aral melintang, aksi tersebut akan dilakukan dua minggu mendatang. Namun, mereka terancam tidak bisa mencapai target jika Pemprov DKI benar-benar melarang kegiatan politik di acara CFD.

"Yang pasti kita (Bara JP) taat hukum dan aturan. Ketika larangan itu (kegiatan berpolitik di CFD) diberlakukan, tapi target belum tercapai, kita siapkan spanduk seberapa dapatnya," paparnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI menilai penyelenggaraan CFD sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Tujuan CFD yang diperuntukkan bagi warga yang berolahraga dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta, kerap disisipi kegiatan politik.
sumber