Soal Pasal Lapindo di APBN 2013, Ical: Itu Wajar


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan, APBN Perubahan 2013 untuk disahkan untuk kepentingan rakyat. Bukan karena ada kesepakatan dengan Partai Demokrat.
"Nggak ada (deal)," ujarnya kepada wartawan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Terkait alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar dalam APBNP 2013 untuk korban luapan lumpur Lapindo, menurutnya, penanggulangan kalau di luar peta terdampak memang tanggung jawab pemerintah.
"Ya wajarlah. Karena di luar satu tahun transaksi jual beli. Jual belinya kan batasnya namanya peta terdampak. Di luar transaksi jual belinya itu, itu jual belinya antara Lapindo dengan rakyat. Itu peta terdampak," ujar dia.
Karenanya, ia membantah Pasal 9 APBNP 2013 yang berisi pengalokasian dana negara sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan Lapindo tidak diketahui seluruh pimpinan DPR.
"Siapa bilang. Kalau nggak tahu masak disahkan," katanya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/na...ical-itu-wajar



Jangan Coblos Parpol Pendukung Kenaikan BBM

Lima parpol mendukung kenaikan harga BBM, Partai Golkar, PAN, PPP, PKB dan PD

TRIKNEWS.com - Pengamat pemilu dari sinergi masyarakat untuk demokrasi (SIGMA), Said Salahudin mengatakan, partai pendukung kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak layak didukung pada pemilu 2014.

"Bisa dikatakan partai tersebut telah menunjukan ketidak berpihakan kepada rakyat. Kebijakan BLSM (bantuan langsung sementara masuarakat_red) sebagai kompensasi kenaikan BBM telah melakukan politik tipu-tipu kepada rakyat," kata Said kepada wartawan, di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (19/6).

Bagi Said, alasan pemerintah yang menaikan harga BBM dengan alasan defisit APBN dianggap sebagai alasan tidak tepat. Terlebih alokasi dana kompensasi BBM berasal dari pinjaman luar negeri.

"Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) defisitnya BBM bukan disebabkan subsidi BBM. Melainkan karena ketidakpandaian pemerintah dalam mengelola anggaran," urai Said.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR beberapa hari yang lalu. Sebanyak lima partai politik mendukung pemerintah menaikan harga BBM, Partai Golkar, PAN, PPP, PKB dan PD. Sementara empat partai politik yang menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM adalah PDIP, Hanura, PKS dan Gerindra.