Jakarta -Nilai tukar rupiah terus menunjukkan pelemahannya terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar rupiah kembali perkasa.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan penguatan rupiah hanya bisa didorong oleh indikator makro ekonomi, yaitu perbaikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

"Pemerintah baru harus berfokus pada indikator makro ekonomi," ujarnya di Hotel Niko, Nusa Dua, Bali, Jumat (10/10/2014)

Dalam persoalan CAD, penyebab utamanya adalah besarnya impor minyak. Karena konsumsi yang terus meningkat, sementara produksi terus menurun. Untuk mengurangi konsumsi, pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Sehingga impor BBM dapat turun drastis. Devisa negara juga tidak selalu terkuras habis untuk pembiayaan impor BBM. Dari sisi besarannya, menurut Bambang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan baru.

"Jadi adjusment untuk BBM subsidi itu harus dilakukan. Penyesuaian harga tidak hanya membuat penghematan anggaran. Tapi juga biar rupiah menguat. Berapapun itu nilainya," jelasnya

Memang tidak dipungkiri, kenaikan harga akan berdampak terhadap inflasi. Namun inflasi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena bisa dikontrol pada level yang wajar sehingga tidak menyengsarakan masyarakat.

"Semua orang sudah sepakat inflasi adalah sifatnya sementara," sebut Bambang.