Merdeka.com - Komisi III DPR belum menentukan sikap untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri yang baru Komjen Pol Badrodin Haiti. Hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Langkah ini justru diamini oleh politikus PDIP. Dalam rapat paripurna, dua anggota DPR dari PDIP yakni Masinton Pasaribu dan Henry Yosodiningrat melakukan interupsi meminta mendesak Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait pembatalan, calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"Presiden sudah mengajukan lagi surat lain. Karena ini negara hukum maka dalam konteks ini kita harus tegas menanggapi ini. Apa alasan pembatalan Budi Gunawan? Itu harus tau," kata Masinton, saat melayangkan intrupsi pada saat sidang paripurna pembukaan sidang tahun ketiga, Senin (23/3).

Masinton melanjutkan, apabila DPR menerima begitu saja pencalonan Badrodin Haiti dan melakukan fit and proper tes, maka sama saja pemerintah telah melakukan intervensi kepada DPR. Untuk itu dia mendesak, ketua DPR melakukan hak interpelasi kepada Jokowi.

"Maka untuk itu sebelum menindaklanjuti itu kita harus minta penjelasan soal pembatalan itu. Kita harus meminta penjelasan sejelas-jelasnya. Untuk itu kita minta penjelasan," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi, pengusulan nama Badrodin menjadi calon Kapolri akan menjadi persoalan baru untuk DPR. Menurutnya, DPR memerlukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai status Budi Gunawan.

"Hal ini perlu diperjelas dahulu oleh presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 yang mensyaratkan presiden harus memberikan alasan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (24/3).

Menurut Aboe Bakar, jika mengacu pada prosedur tersebut seharusnya Komjen Budi Gunawan sudah otomatis menjadi Kapolri. Dia menambahkan, usulan dari presiden adalah satu paket, yaitu pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan pengangkatan Kapolri baru Komjen Budi Gunawan.

"Oleh karenanya, ketika Jenderal Sutarman turun seharusnya Komjen Budi Gunawan otomatis naik sebagai Kapolri," tandasnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, KMP bukan bermaksud tidak mendukung Komjen Pol Badrodin Haiti yang telah dipilih Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Budi Gunawan. Melainkan, hanya ingin minta penjelasan dari Jokowi soal surat yang dikirim ke DPR yang menurut mereka tak sesuai prosedur.

"Kami nggak ada masalah soal Badrodin. Kita akan dukung Badrodin tapi kita minta dikembalikan surat dari Presiden untuk dikoreksi karena BG di surat itu statusnya masih tersangka padahal BG sudah bebas dari status tersangka," katanya.

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengaku heran dengan sikap PDIP yang tiba-tiba bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengembalikan surat pengajuan Badrodin Haiti. Padahal selama ini antara PDIP dan KMP selalu berseberangan.

"PDIP mau bergabung ke mereka (KMP) soal Budi Gunawan, itu kan aneh-aneh saja. Tetapi aku masih tetap mendukung Jokowi," katanya.

Ruhut bahkan mempertanyakan sikap koleganya di DPR tersebut yang ngotot ingin tetap mengembalikan surat dari Presiden Jokowi. Di mana menurutnya, Budi Gunawan saja ikhlas digantikan oleh Badrodin Haiti.

"Kuncinya seperti ini, pencalonan Pak Badrodin Haiti kuncinya ada di Pak Budi Gunawan. Dan saya lihat Pak Budi merestui, kalau Pak Budi Gunawan merestui kita mau bilang apa. Kuncinya di Pak Budi Gunawan," tandasnya.

http://www.merdeka.com/politik/kmp-d...ti-di-dpr.html

--------
BG akan menjadi kapolri ?

sepertinya iya