Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membangun mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Ini respons Pemerintah Daerah Lampung.

Gubernur Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan, pihaknya menerima alasan pemerintah pusat yang membekukan proyek JSS.

"Masalah utama yang dikeluhkan oleh masyarakat karena nggak lancarnya transportasi di Merak dan Bakauheni. Itu masalah utama. Kalau itu dilancarkan maka, itu semua selesai (tidak perlu JSS)," kata Ridho di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/3/2015).

Pemerintah pusat, kata Ridho, berkomitmen menyelesaikan keruwetan pelabuhan dan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dermaga, sehingga mampu memperlancar pergerakan kendaraan pengangkut barang dan penumpang.

"Pelabuhan diperbaki, kapal dibuat nyaman. Problem utama adalah loading (proses bongkar muat) 3 jam lebih. Itu bikin nggak nyaman," sebutnya.

Sebagai alternatif, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Ridho menjelaskan, pembangunan jalan tol mampu mengurangi kerusakan jalan, yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah di Lampung. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah Lampung siap mendukung, dan mempercepat proses sosialisasi hingga penentuan lokasi rute Tol Trans Sumatera.

"Sesuai aturan, kami siapkan lahan terutama identifiksi, sosialisasi ke masyarakat, kemudian lakukan pemetaan awal. Kemudian pembentukan tim sudah. Sudah pasang patok, center line untuk patok. Persetujuan masyarakat sudah, nanti tinggal diserahkan ke pemerintah pusat untuk ganti rugi," ujarnya.
sumber



====================================

Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah memiliki banyak pertimbangan dalam proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda. Selain dari sisi teknis, ujar dia, pembangunan megaproyek ini juga dilihat dari dampak ekonominya.

"Kalau kami bangun Jembatan Selat Sunda, berarti kami membangun Jawa dan Sumatera saja, lalu bagaimana dengan Indonesia timur?" tutur Basuki saat ditemui di ruangannya, Selasa, 4 November 2014. Sebagai kementerian yang mengurusi teknis pembangunan, Basuki menyatakan siap mengikuti arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) ihwal kelanjutan megaproyek tersebut.

Basuki mengatakan rencana menghentikan proyek Jembatan Selat Sunda hingga kini belum dibahas dalam rapat Kabinet Kerja. Menurut Basuki, Bappenas menyatakan megaproyek ini tidak dilanjutkan. Dan ia siap mengikuti arahan tersebut.

Basuki berujar, selain syarat teknis, sebuah proyek infrastruktur baru bisa dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat, yakni diterima secara politik-sosial serta layak secara ekonomi dan finansial. "Sekarang, meski secara teknis sudah siap, jika secara politik sudah diputuskan untuk tidak diteruskan, maka akan kami ikuti."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda. Penghentian proyek senilai Rp 200 triliun tersebut disebabkan oleh banyak pertimbangan, salah satunya tidak selarasnya dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini. "Memang tidak pernah dimulai," tuturnya di kantornya, Senin, 3 November 2014.

Sofyan mengatakan, sejak proyek tersebut dimunculkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak kalangan yang pesimistis jembatan terpanjang di dunia itu bakal terwujud.
sumber