Jakarta, KSPI- Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak akan berutang untuk membiayai belanja negara. Bahkan Jokowi mengatakan, belanja negara dibiayai dengan uang yang ada tanpa harus mengandalkan utang.

“Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu.


Setelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang. “Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” ujarnya kala itu.

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. “Kalau utang ya dibayar.”

Lain dulu lain sekarang, kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi – JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.

sumber
sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Maret 2014 mencapai 276,5 miliar dollar AS, naik 4,4 miliar dollar AS dibanding Februari 2014

sumber