Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berencana akan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta untuk mencalonkan diri kembali sebagai orang nomor satu di Ibu Kota melalui jalur independen.

Dikatakan Ahok, hal itu dilakukanya karena konflik yang terjadi antara dirinya dengan para anggota DPRD DKI Jakarta. Sehingga memungkinkan dirinya tidak bisa diusung oleh partai politik mana pun.

"Kalau DPRD hak angket gitu, kan berarti bisa berantem sampai tahun 2016 hingga 2017. Kata mereka kamu cari ribut sampai 2017. Kalau semua partai kompak, berarti mereka enggak akan ngusung saya. Ya, saya akan kumpulin 1 juta lembar KTP. Kalau enggak kekumpul, ya enggak nyalon," ungkap Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/3/2015).



Suami Veronica Tan itu mengungkapkan, jika terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 nanti, konflik antara legislatif dan eksekutif di Ibu Kota rentan terjadi kembali, akibat Rancangan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Tergantung sih, dia milih siapa calonnya, kalau saya bisa terpilih lagi, yang pasti bisa berantem kayak gini sampai 2019. Kecuali dia bisa jatuhin saya pakai hak angket ya, tapi pasti akan saya bawa ke MA (Mahkamah Agung)," paparnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, apa yang terjadi saat ini merupakan proses demokarasi pasca reformasi.

"Inilah proses demokrasi, dulu pasca reformasi menyerahkan ke DPRD dianggap lebih baik, tapi berapa belas tahun demokrasi ternyata di DPRD DKI, tidak semua memang. Ya, tapi ada oknum pimpinan melakukan pokir (pokok pikiran) namanya. Padahal sebetulnya, DPRD enggak punya hak budget cuma hak untuk pengawasan budget," tandasnya.


SUMBER