Jakarta -PT Freeport Indonesia telah menunjuk kota Gresik di Jawa Timur sebagai tempat pembangunan smelter atau pabrik pemurnian mineral. Anggota DPR mempertanyakan langkah Freeport ini.

Neni Moerniaeni, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar bertanya kepada Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin, mengapa Freeport tidak membangun smelter di Papua.

"Kenapa Freeport bangun smelter di Gresik? Kenapa bukan di Papua? Berarti Freeport mengkhianati perjanjian untuk membangun Papua dan membangun smelter di Papua," ujar Neni dalam rapat Komisi VII DPR dengan Maroef dan jajaran petinggi Freeport, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Di tempat yang sama, Saiful Bahri Ruray, Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar mengatakan, bila Freeport membangun smelter di Gresik, maka biaya angkut lebih mahal. Alasannya, tambang Freeport berlokasi di Papua.

"Kalau dilihat dari biaya angkut, saya nggak mengerti. Itu kan biaya angkut dari Papua dibawa ke Gresik baru dibawa lagi ke Amerika itu kan ongkosnya bisa dua kali lipat, daripada kalau langsung dari Papua," kata Saiful.

Menurutnya, bila Freeport membangun smelter di Papua, maka kesenjangan pembangunan antara Indonesia barat dan timur akan bisa teratasi. "Kalau tetap di Gresik, kecemburuan sosial timur dan barat akan semakin kentara," ujar Saiful.

Semalam, dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa Freeport Indonesia membangun pabrik pemurnian mineral, atau smelter di Papua

"Kalau kita paksa bangun (smelter) di Papua, maka beri kesempatan Freeport molor lagi, karena bangun sarana pendukung perlu waktu lama. Maka itu harus dibangun di tempat yang siap," jelas Sudirman.

sumber

l======
Menteri ESDM: Kami Tidak Bisa Paksa Freeport Bangun Smelter di Papua

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian ESDM tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian mineral, atau smelter di Papua. Apa alasannya?

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, bila pemerintah memaksa Freeport membangun smelter di Papua, maka rencana pembangunan smelter bisa molor lagi.

Seperti diketahui, pemerintah sudah kecewa kepada Freeport karena sejak dibuat nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah pada Juli 2014 lalu, hingga MoU akan berakhir 25 Januari 2015, smelter belum terlihat progresnya.

Alhasil, pemerintah mengancam Freeport tidak bisa mendapatkan perpanjangan izin ekspor lagi. Akhirnya Freeport menunjuk lahan di Gresik sebagai calon lokasi smelter. Freeport menyiapkan dana hingga Rp 30 triliun.

"Kalau kita paksa bangun (smelter) di Papua, maka beri kesempatan Freeport molor lagi, karena bangun sarana pendukung perlu waktu lama. Maka itu harus dibangun di tempat yang siap," jelas Sudirman dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Sudirman mengatakan, pemerintah tidak akan mengendurkan tekanannya kepada Freeport untuk membangun smelter. Sehingga industri hilir pertambangan di Indonesia bisa berkembang.

sumber
========================

Tanya DPR ke Bos Freeport: Bayar Royalti Berapa ke Pemerintah?

Jakarta -Hari ini merupakan pertemuan perdana Komisi VII DPR dengan Presiden Direktur baru PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. DPR bertanya soal pembayaran royalti tambang Freeport ke pemerintah Indonesia.

"Saat ini banyak pertanyaan, karena banyak kesimpangsiuran. Royalti Freeport ke pemerintah Indonesia berapa?" tanya pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2015).

Menjawab pertanyaan ini, Maroef menjelaskan, berdasarkan Kontrak Karya yang lama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia, royalti untuk tembaga adalah 3%, emas 1%, dan perak 1%.

"Sekarang, setelah pembicaraan di negosiasi kontrak yang sudah berlaku sejak Juli tahun lalu. Itu besaran royaltinya menjadi, tembaga 4%, emas 3,75%, dan perak 3,5%," jelas Maroef.

Soal perhitungan royalti, Maroef menjelaskan, royalti dihitung dari penjualan bruto dikurangi biaya pengolahan. "Jadi dapat biaya smelter, di situ baru dihitung, dikalikan dengan persentase (royalti) itu," kata Maroef.

sumber


menurut ente2 para Warga BP cem maana nih

pembangunan smelter di gresik yg notabene ..knp bukan di papua bukannya lebih jauh

bukanya malah ada kecemburuan antara wilayah timur

masalah pembagian deviden udah sesuai kah ?