Tak Diberi Password e-Budgeting, Prasetyo: Ahok Jangan Seperti Pengusaha Glodok!
Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang batal memberinya password e-budgeting menyusul ditolaknya Perda APBD 2015. Ia mengimbau agar Ahok selayaknya bekerja sama dengan DPRD DKI Jakarta.
Prasetyo mengaku hingga kini belum menerima password e-budgeting dari Ahok. "Memang belum dikasih. Saya belum pernah menerima password itu," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Ia lalu melontarkan kritik terhadap Ahok. Menurut dia, apabila Ahok merasa DPRD adalah mitranya maka selayaknya Ahok sadar untuk bekerjasama. Ahok tak dibenarkannya berlaku seperti pengusaha yang bisa seenaknya mengatur pengelolaan segala hal.
"Kalau memang Pak Gubernur merasa DPRD adalah sebagai mitra, itu adalah Undang-undang. Jangan merasa dia seperti pengusaha Glodok (Jakarta Pusat), bos!" tutur Prasetyo.
Lantas Prasetyo mengungkit insiden marah-marah saat mediasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Sebagai Ketua DPRD, dia merasa marah. "Saya dipermalukan," katanya.
Namun demikian, bila Ahok bersedia memberi lagi password e-budgeting maka Prasetyo akan menerima. "Kalau dikasih saya terima, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Saya nggak memaksakan kok, yang penting kita punya fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting. Itu yang kita pakai," tuturnya.
Kini APBD DKI 2015 benar-benar sah batal terlaksana. Surat keterangan soal keputusan dari DPRD sudah dikirimkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI dan Kemendagri. Ahok akan menerbitkan Pergub penggunaan APBD 2014.
Ahok menyatakan rencananya tidak memberi Pras password e-budgeting pada Minggu kemarin. "Pak Pras kalau (APBD) pakai Pergub ya nggak usah dikasih, ngapain kasih dia? Malahan kita pikir nggak usah digaji aja semua kalau gitu, nggak usah kerja," cetus Ahok.
Sekadar diketahui, jumlah APBD 2014 senilai Rp 72,9 triliun dan jumlah yang sama akan digunakan untuk membangun Jakarta dan membayar para pekerjanya pada tahun 2015. Jumlah ini lebih sedikit Rp 180 miliar dibandingkan jumlah RAPBD 2015 yang ditolak politisi Kebon Sirih.
Haiyaa
