JAKARTA, KOMPAS.com - DPR belum menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. DPR baru akan membahas soal hal itu pada pekan ini.

"Kalau bisa bahas penjadwalan pekan ini, pekan depan bisa (fit and proper test)," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Ia menuturkan, masih ada persoalan yang mengganjal terkait pelaksanaan fit and proper test tersebut, terutama terkait surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR mengenai penunjukkan Badrodin. (baca: Badrodin Persiapkan Diri Hadapi "Fit and Proper Test" Calon Kapolri)

Surat itu, kata dia, diserahkan setelah Komjen Pol Budi Gunawan selesai menjalani sidang praperadilan. Sebelumnya, DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman.

"Pertanyaan anggota Dewan ini lalu hasil fit and proper test Budi Gunawan mau diapain? Harus ada penjelasan tambahan dari Presiden," katanya. (baca: Badrodin Bantah Disebut Pembohong)

Fahri menambahkan, surat dari Presiden itu nantinya akan dibacakan saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga pada hari ini. Setelah itu, pimpinan akan menyerahkan kepada Badan Musyawarah DPR untuk dibahas.

Jokowi sebelumnya memutuskan mengusulkan calon baru Kapolri, yakni Badrodin. Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Badrodin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah. (baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Presiden merasa perlu menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif sehingga menunjuk Badrodin sebagai calon Kapolri.

Sumur