- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ahok: Minta "Softcopy" Dituruti Malah Nuntut "Hardcopy"
TS
hayden.c
Ahok: Minta "Softcopy" Dituruti Malah Nuntut "Hardcopy"
Ahok: Minta "Softcopy" Dituruti Malah Nuntut "Hardcopy"
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan DPRD bahwa pihaknya mengulur waktu penyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 sehingga pihak legislatif tidak memiliki waktu untuk membahasnya.
Menurut Basuki, DPRD-lah yang mengulur-ulur sehingga pemeriksaan RAPBD menjadi mepet. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, hal ini karena anggota DPRD pengusung angket menolak membahas bersama RAPBD.
"Kenapa, karena dia malu. Dia kan menuduh RAPBD kami palsu, lalu kita bawa pulang, kita buka bersama dengan e-budgeting. Dia memaksa dicetak 6.000 lembar. Emangnya saya kasih kamu bacaan 6.000 lembar cetakan kamu gampang periksanya," kata Ahok, saat ditemui di sela blusukan ke Pintu Air Karet, di Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Padahal, Ahok mengaku sudah mengundang pihak DPRD untuk melihat langsung proses memasukkan data melalui sistem e-budgeting. Namun DPRD menurut Ahok tidak mau membahas bersama.
Pemprov DKI juga sudah memberikan softcopy RAPBD kepada DPRD DKI. Namun, DPRD juga meminta hardcopy atau hasil cetakan. Pemprov pun mencetak dokumen RAPBD hasil e-budgeting yang terdiri dari ribuan lembar.
"Pertama minta softcopy. Datang softcopy minta hardcopy. Datang hardcopy minta softcopy lagi. Akhirnya sampai malam dia bilang, saya mana bisa periksa waktunya tinggal berapa jam," ujar Ahok.
source
terjawab sudah rasa penasaran gw..
tai
lah dprd.. 
=============================================================================
FAQ:
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan DPRD bahwa pihaknya mengulur waktu penyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 sehingga pihak legislatif tidak memiliki waktu untuk membahasnya.
Menurut Basuki, DPRD-lah yang mengulur-ulur sehingga pemeriksaan RAPBD menjadi mepet. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, hal ini karena anggota DPRD pengusung angket menolak membahas bersama RAPBD.
"Kenapa, karena dia malu. Dia kan menuduh RAPBD kami palsu, lalu kita bawa pulang, kita buka bersama dengan e-budgeting. Dia memaksa dicetak 6.000 lembar. Emangnya saya kasih kamu bacaan 6.000 lembar cetakan kamu gampang periksanya," kata Ahok, saat ditemui di sela blusukan ke Pintu Air Karet, di Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Padahal, Ahok mengaku sudah mengundang pihak DPRD untuk melihat langsung proses memasukkan data melalui sistem e-budgeting. Namun DPRD menurut Ahok tidak mau membahas bersama.
Pemprov DKI juga sudah memberikan softcopy RAPBD kepada DPRD DKI. Namun, DPRD juga meminta hardcopy atau hasil cetakan. Pemprov pun mencetak dokumen RAPBD hasil e-budgeting yang terdiri dari ribuan lembar.
"Pertama minta softcopy. Datang softcopy minta hardcopy. Datang hardcopy minta softcopy lagi. Akhirnya sampai malam dia bilang, saya mana bisa periksa waktunya tinggal berapa jam," ujar Ahok.
source
terjawab sudah rasa penasaran gw..
tai
lah dprd.. =============================================================================
FAQ:
Quote:
Quote:
Original Posted By dika160507►Meriksa 6000 halamam justru lebih mudah pakak komputer, kalau uda diperiksa baru dicetak lalu di cek hasilnya sama atau tidak dgn yg di komputer baru ditanda tangani. Kalau mau ngecek item per item sebanyak 6000 halaman, yaaaaaaaaaaaaaaaa sebulan juga gak bakal cukup....mohon pecinta dhewan jelaskan logikanya sama gw, asli gak paham gw. Para pendukung dhewan di kaskus juga pakai komputer kan? Lebih gampang mana check list dgn komputer atau manual, cek loh bukan tanda tangan
Pantesan ups bisa dihargain 6M, dipikirnya barang2 pendukung IT spt ups itu barang mahal ya? Helloooooo pake ada biaya pemasangan, anak SD juga bisa nyolok ups
Pantesan ups bisa dihargain 6M, dipikirnya barang2 pendukung IT spt ups itu barang mahal ya? Helloooooo pake ada biaya pemasangan, anak SD juga bisa nyolok ups
Quote:
Quote:
Original Posted By jurklen►DPRD emang ngga niat, kl niat baik mereka minta softcopy spy gampang dilakukan analisa data.
Contoh : Ahok upload RAPBD versi DPRD, trus gua sbg rakyat biasa melakukan analisa data sederhana, jd keliatan ada pola penyusupan anggaran siluman.
Salah satu polanya ada beberapa sekolah disusupkan beberapa anggaran yg tdk diajukan oleh Pemprov. Masing2 sekolah ada anggaran sekitar Rp. 20 M.
Itulah gunanya data pemerintahan yg terbuka rakyat jd bs mengawasi
Contoh : Ahok upload RAPBD versi DPRD, trus gua sbg rakyat biasa melakukan analisa data sederhana, jd keliatan ada pola penyusupan anggaran siluman.
Salah satu polanya ada beberapa sekolah disusupkan beberapa anggaran yg tdk diajukan oleh Pemprov. Masing2 sekolah ada anggaran sekitar Rp. 20 M.
Itulah gunanya data pemerintahan yg terbuka rakyat jd bs mengawasi
Diubah oleh hayden.c 25-03-2015 05:47
0
7.9K
119
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan