http://www.suaranews.com/2015/03/eda...edium=facebook
Quote:
Posisi komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) menjadi incaran orang dekat Presiden Joko Widodo, dan Jokowi pun menjadikan BUMN sebagai lahan balas jasa kepada orang-orang dekatnya. Maklum, gajinya sangat menggiurkan, sehingga jadi incaran dan diminati baik oleh sejumlah politisi, mantan menteri hingga mantan relawan dan tim sukses Jokowi.
Penghasilan yang cukup besar diperkirakan menjadi daya tariknya. Lantas, berapa sebenarnya gaji yang didapatkan oleh pejabat tinggi perusahaan milik negara ini tiap bulannya?
Belum lama ini, beberapa nama dari kalangan mantan menteri baru saja diangkat menjadi komisaris di sejumlah BUMN, di antaranya Komisaris Utama BRI Mustafa Abubakar yang sempat menjabat menteri BUMN serta Komisaris Utama BNI Rizal Ramli yang pernah menduduki jabatan menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri keuangan.
Sementara kader dari Partai PDI-P Cahaya Dwi Rembulan diplot menjadi komisaris Bank Mandiri, begitu juga kader PDI-P lainnya, Pataniari Siahan menjadi komisaris BNI dan Sony Keraf mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001) di BRI.
Ada komisaris Jasa Marga Refly Harun, yang merupakan pakar hukum tata negara sekaligus staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain mereka, ada sejumlah nama lain yang tidak asing di pemerintahan.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengungkapkan, gaji yang didapat oleh komisaris BUMN sebesar 35 persen dari total gaji yang diperoleh direksi. Misalnya, gaji direksi BUMN Rp166 juta/bulan maka gaji komisaris sekitar Rp58,1 juta. "Gaji mereka (komisaris), biasanya 35 persen dari gaji direksi dan mereka (komisaris) juga mendapatkan tantiem atau bonus," tuturnya belum lama berselang.
Sebagai ilustrasi, dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2014, total gaji dan tunjangan yang didapatkan sembilan orang dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per tahunnya sekitar Rp29,60 miliar, bonus/tantiem sebesar Rp53,98 miliar serta imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp2,45 miliar. Sementara gaji dan tunjangan 11 orang direksi per tahun mencapai Rp110,9 miliar, bonus/tantiem sebesar Rp200,2 miliar, dan imbalan kerja jangka panjang Rp10,8 miliar.
negara ini dijadikan bancaan jongos2 PDIP
