'Banyak tugas TNI tak wajar, misal jaga stasiun dan pabrik pupuk



Merdeka.com - Wakil Direktur Imparsial Al Araf menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bersikap adil kepada TNI dan Polri. Bahkan, lanjut dia, Jokowi dinilai gagal mengontrol dua institusi keamanan negara tersebut. Dia menilai Jokowi seolah membiarkan kewenangannya diambil alih oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Intinya presiden kacau mengontrol TNI Polri. Kepada TNI membiarkan kewenangannya di ambil, kepada Polri bertindak aktif," kata Al Araf dalam siaran pers di kantornya, Jakarta, Kamis (19/3).

Al Araf mengatakan seharusnya Jokowi bisa mengontrol TNI maupun Polri dengan sistem demokrasi. Sehingga, Jokowi bisa membedakan antara tugas TNI dengan Polri.

"Jokowi harus berpikir kacamata demokrasi untuk mengontrol TNI atau Polisi. Bagaimana meletakkan dia (TNI) alat instrumen pertahanan negara (TNI) dan polisi sebagai penegak hukum," ujarnya.

Dia melihat, saat ini TNI diperlakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai keamanan negara. Al Araf mencontohkan, tugas TNI yang dianggap tidak wajar semisal, menjaga stasiun dan pabrik pupuk.

Tak hanya itu, dia menuturkan saat ini TNI mengambil peran lebih di pemerintahan. Di mana pihak TNI mengambil alih tugas presiden dalam penandatanganan MoU dengan beberapa lembaga.

"Yang salah presidennya yang mendiamkan TNI berlaku seperti itu. Pemerintahan ini membiarkan peran presiden diambil oleh panglima untuk mengambil," tandasnya.
'
http://m.merdeka.com/peristiwa/banya...rik-pupuk.html'

Bukannya sudah biasa TNI bekerja diluar tugas pokoknya, seperti membantu mengajar di daerah yang kurang, guru, pada saat bencana, adanya program TNI masuk desa. Wajar juga apabila TNI bantu polisi saat polisi mengalami kesulitan atau kekurangan personil.