Hubungan yang memanas antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akhirnya mencair saat sosialisasi input e-budgeting. Keduanya akhirnya sepakat bertekad saling mengawasi permainan anggaran APBD DKI Jakarta lewat sistem e-budgeting, seperti 4 momen ini:

Ahok memberikan password e-budgeting kepada Prasetyo. Dengan password itu, Pras bisa mengawasi anggaran APBD DKI Jakarta. Anggota SKPD maupun DPRD DKI Jakarta yang berani main-main anggaran juga dapat 'dikunci' dan diproses. Komunikasi legislatif dan eksekutif juga diharapkan harmonis.

Selain itu, Ahok maupun Prasetyo yakin Perda APBD DKI Jakarta akan segera keluar.


Berikut 4 momen itu:



1. Pengawasan Canggih

Ahok memberikan password e-budgeting untuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mengucapkan terima kasih.

Ahok dan Prasetyo bertemu membahas tentang pemberian password e-budgeting. "Kita ngebahas soal password, apa saja bisa di-lock. Jadi DPRD sekarang kuasanya betul-betul pengawasan canggih," kata Ahok usai memberikan pengarahan di acara "Input e-Budgeting Hasil Pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD terhadap Evaluasi Kemendagri atas RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015". Acara digelar di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

"Iya hanya ketua. Jadi bisa ngawasin semua SKPD kalau yang kira-kira ragu, nilainya enggak benar atau pengadaan semua enggak benar, langsung pakai password ketua, di-lock. Saya pun enggak bisa buka. Cuma saya tahu oh ini, SKPD enggak bisa pakai barang ini karena Ketua DPRD menguncinya," lanjutnya.

Namun, Ahok menjelaskan Pras bukan berarti bisa ikut mengisi mata anggaran dalam e-budgeting. Wewenang politisi PDIP itu hanya sebatas mengawasi SKPD yang mengajukan data anggaran.

"Bukan ngisi loh ya. Artinya, (password) itu (diberikan kalau penyusunan dalam sistem e-budgeting) sudah jadi makanya sekarang kita enggak kasih supaya dia enggak ngisi. Kan dia enggak boleh ngisi nih. Sudah diisi SKPD, kita enggak mau SKPD fitnah DPRD lagi," sambung dia.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berterimakasih kepada Ahok yang telah memberinya password e-budgeting.

"Ya terima kasih, berarti dia masih menghargai saya," ‎ucap Prasetyo santai saat di Balai Kota DKI dan hendak menuju Ruang Pola Bappeda arena penginputan, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).



2. Saling Mengawasi

Jika Ahok menemukan banyak anggaran yang diajukan SKPD tetapi di-lock oleh Pras maka dirinya dapat langsung memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Sampai kedapatan masih ada yang nekat bermain, Ahok akan langsung menstafkannya.

"Nah kita akan panggil mereka nih (SKPD), ini ada apa sampai ketua ngunci. Nah kalau banyak yang dikunci, berarti staf SKPD kita enggak benar ya kita stafkan. Ini kerja sama yang sangat baik, eksekutif-legislatif," terang Ahok usai memberikan pengarahan di acara "Input e-Budgeting Hasil Pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD terhadap Evaluasi Kemendagri atas RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015". Acara digelar di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Pras juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, sistem e-budgeting maka legislatif dan eksekutif dapat saling mengawasi terhadap adanya permainan anggaran bisa dilakukan.

"‎Misalnya, saya yang memasukkan anggaran, maka kodenya nanti 'P' dalam e-budgeting. Kalau nanti ini ada yang nggak benar, Ahok (Gubernur Basuki T Purnama) bisa tanya gue," kata dia.

Nantinya, anggota DPRD dalam Badan Anggaran bisa mengusulkan ke Prasetyo untuk memasukkan anggaran ke e-budgeting. Bila ada anggaran yang mencurigakan dan dirasa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat Jakarta, Ahok bisa meminta keterangan langsung dari Prasetyo. ‎

Begitu juga sebaliknya, bila anggaran yang dimasukkan Ahok ke e-budgeting ‎dirasa DPRD mencurigakan, maka DPRD juga bisa memanggil Ahok untuk dimintai keterangan. "Misal Ahok yang nggak benar, maka gue akan panggil Ahok," kata Prasetyo.



3. Wejangan

Ahok mengingatkan jajaran di satuan kerja perangkat daerah untuk tidak main-main dalam proses lelang proyek. Dia meminta seluruh jajarannya untuk tetap mempertahankan kejujuran yang tengah dibangun.

Ahok juga meminta para pejabat berwenang tersebut benar-benar menjaga integritas agar tidak dibohongi atau diajak 'main' oleh kontraktor nakal. Apalagi mulai tahun ini pemerintah provinsi akan menerapkan transparansi anggaran. Semua data berkaitan dengan anggaran dan lelang proyek di DKI akan diunggah ke situs pemrov DKI supaya masyarakat bisa mengawasi.

"Jangan berubah. Jangan nego sama kontraktor begitu menang tender kami buka, ICW-polisi semua pelototin. Saya cukup dekat dengan mereka. Saya bilang tolong rekonsiliasi semua orang pernah salah, gaji kecil tapi masih main," kata Ahok saat memberikan pengarahan kepada SKPD di Ruang Pola Gedung G Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap e-budgeting merupakan langkah positif bagi hubungan eksekutif dan legislatif yang sempat menegang.

"Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada ID saya saya yang pegang. Pak Gubernur tinggal bilang saya, saya tinggal nyari, kalau nakal juga nggak saya kasih masuk karena transparan. Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran sudah terkunci nih, yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat," ucap Pras.

"Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan nggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sorot-sorotan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," tambahnya.

4. Perda APBD

Nasib APBD DKI 2015 mulai menemukan titik terang. Ahok dan Prasetyo membuka kemungkinan munculnya Perda APBD 2015 yang artinya ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dan bukan Pergub.

"Setiap proses pasti Perda ya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Prasetyo yang juga berdiri di samping Ahok pun langsung menegaskan optimismenya lahir Perda sehingga Pemprov bisa menggunakan anggaran sebesar Rp 73,08 triliun.

"Perda ya. Optimis, Perda ya," kata Pras.

"Pokoknya Jakarta harus punya Perda," tegasnya.

APBD DKI memang disorot karena memuat 'dana siluman' yang sering disebut Ahok. ‎Namun kini Ketua DPRD mendukung agar APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, yang notabene sering disebut DPRD DKI sebagai draf APBD yang bukan hasil pembahasan dengan dewan itu, segera disahkan. Prasetyo optimis akan terbit Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2015.

"Yakin Perda, besok tinggal tanda tangan," kata Prasetyo.‎

Tamat Sudah