Rapat DPRD Soal APBD DKI Ditunda, Ada Apa?

Jakarta - Ternyata, setelah menemui ketidakjelasan sekitar satu setengah jam, rapat gabungan DPRD DKI soal APBD 2015 ditunda. Ada apa gerangan?

Rapat ini sedianya digelar di Ruang Rapat Serbaguna, Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015) pukul 13.00 WIB.

Namun hingga pukul 14.45 WIB, rapat belum kunjung dimulai. Malahan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi keluar dari ruangan, tanpa memberikan keterangan. Begitu pula anggota DPRD DKI yang lain.

Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengangkat telapak tangannya, gestur menolak memberikan keterangan, saat dimintai keterangan. Anggota DPRD DKI lainnya juga keluar satu per satu.

Sedianya rapat ini membahas APBD hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri yang notabene sedang diproses ‎penginputannya ke e-budgeting. Usut punya usut, ternyata rapat ini ditunda begitu saja tanpa dibuka terlebih dahulu.

"Ditunda," kata Pantas Nainggolan dari PDIP sambil keluar ruangan.

Kenapa ditunda? "Kita tunda saja. Besok jam 10.00 WIB akan dilaksanakan rapat pimpinan gabungan," jawab Pantas.

Sumur

DPRD Bimbang, Terima Perda APBD DKI Maka Angket Ahok Bisa Terancam

Jakarta - Kini Ketua DPRD DKI setuju agar Peraturan Daerah APBD DKI‎ 2015 untuk diterbitkan. Padahal sebelumnya DPRD semangat untuk melancarkan hak angket guna menyelidiki APBD yang diserahkan Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) ke Kemendagri, yang kini didorong untuk jadi Perda itu.

Bila Perda disetujui DPRD, maka sama saja DPRD mengakui bahwa APBD yang diserahkan Ahok adalah asli. Penggunaan hak angket-pun bisa terancam bubar, karena ‎panitia angket menduga APBD yang diserahkan Ahok itu merupakan APBD yang bukan hasil pembahasan dengan dewan alias palsu.

"Kalau kita akui APBD yang sudah dievaluasi Kemendagri itu, berarti angket kita bisa gugur," kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Bila Perda tidak disetujui DPRD, maka Ahok bisa menerbitkan Pergub untuk menggunakan APBD DKI tahun 2014. Maka perbedaan persepsi antara menerima Perda APBD 2015 atau menolak Perda inilah yang menimbulkan perbedaan di DPRD.
‎
"Kita mau menyamakan persepsi. Sempat ada‎ perbedaan. Yang satu mau Perda, yang satu mau Pergub," kata Prabowo.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi sendiri sudah melangkah lebih jauh untuk mendukung Perda APBD 2015, yakni dengan menerima‎ password e budgeting dari Ahok. Namun bila Perda disetujui, maka kerja tim angket bisa melemah.

"Kalau kita lakukan (menyetujui Perda sekaligus mengakui APBD diserahkan Ahok ke Kemendagri)‎, apa tidak melemahkan angket?" kata Prabowo yang juga anggota tim angket ini.

Perbedaan inilah, menurut Prabowo, yang membuat rapat ‎gabungan Pimpinan DPRD ditunda hingga besok pagi pukul 10.00 WIB. Soal sikap Gerindra sendiri tentang Perda atau Pergub yang dipilih, Prabowo belum bisa memastikan.

"Belum firm untuk Perda," kata Prabowo.‎

Sumur

Hadiri "Input E-budgeting", Bestari Barus Ditegur Anggota DPRD Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman menyangkal terjadi perseteruan sengit antara anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus dan anggota dewan lain.

Menurut Prabowo, hal itu merupakan hal yang biasa sehingga tidak dapat disebut perseteruan. "Itu hanya karena perbedaan pendapat saja," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Kamis (19/3/2015).

Prabowo mengatakan anggota dewan sedang mengingatkan Bestari Barus di ruangan tadi. Bestari diingatkan agar terus kompak dengan anggota dewan lain. Hal ini diduga dipicu oleh hadirnya Bestari dalam input e-budgeting bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tadi pagi.

Ketika mengetahui bahwa Bestari keluar dengan keadaan marah, Prabowo hanya tertawa kecil. Menurut dia, anggota dewan hanya sedang mengingatkan saja.

Prabowo mengatakan perbedaan pendapat yang terjadi antara anggota dewan masih terkait kisruh APBD ini. "Sempat ada perbedaan. Yang satu mau Perda, satu mau Pergub," ujar Prabowo.

"Biarin aja dia marah, teman-teman mengingatkan dia bersama-sama harus kompak jangan jalan sendiri-sendiri," tambah Prabowo.

Siang itu, sebenarnya akan dilaksanakan rapat Badan Anggaran di ruang serbaguna. Akan tetapi, rapat tersebut tiba-tiba ditunda. Satu per satu anggota dewan pun meninggalkan ruangan. Prabowo mengatakan penundaan ini dilakukan untuk mendinginkan suasana.

"Menyamakan persepsi, pasti ada pro dan kontra. Makanya rapat kita tunda untuk cooling down dulu," ujar Prabowo.

Sebelumnya, suara keras terdengar dari dalam ruang VIP di sebelah rapat serbaguna di gedung DPRD DKI. Anggota dewan memang akan mengadakan rapat internal badan anggaran di ruang rapat serbaguna tersebut.

"Ngapain lo di sini," ujar salah seorang anggota dewan dari dalam ruang VIP.

Akan tetapi, tidak dapat dipastikan siapa anggota dewan yang mengatakan itu. Menurut PNS yang bertugas di lingkungan DPRD DKI, ada perseteruan yang terjadi di dalam ruangan.

Sumur

Ahok: Kalau DPRD Ribut-ribut Lagi, Pakai Pergub Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai kekisruhan yang terjadi di internal DPRD terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

Dalam rapat internal yang dilakukan DPRD, beberapa pihak yang mulai merapat kepada Basuki terlihat keluar dari ruang rapat. Seperti misalnya Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak, dan lain-lain.

"Itu urusan ketua-lah. Kalau ribut-ribut lagi ya sudahlah kami pakai Pergub saja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (19/3/2015). [Baca: Inikah Penyebab Bestari Barus Berseteru dengan Anggota DPRD]

Kendati demikian telah terjadi kesepakatan antara Basuki dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menerbitkan Perda APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun. Sementara, Pergub dengan persetujuan Mendagri dipilih saat kesepakatan tak tercipta antara legislatif-eksekutif. Apabila terbit Pergub, DKI menggunakan pagu anggaran APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun.

Kemendagri memberi tenggat hingga Jumat (20/3/2015) esok untuk memutuskan peraturan gubernur dan peraturan daerah atas APBD DKI 2015. Kemudian bagaimana jika internal DPRD tidak sepaham untuk menerbitkan Perda APBD 2015?

"Makanya kalau tafsiran kami, mereka (DPRD) enggak sepaham, berarti ya enggak jadi Perda dong. Sudahlah, pasti jadi Perda (APBD 2015) lah, kan yang berhak tandatangan cuma Pak Pras (Ketua Banggar DPRD). Setelah ini enggak ada paripurna lagi, langsung kirim (dokumen RAPBD) ke Kemendagri," kata Basuki.

Sumur