"Udah Pecah Koalisi Kebon Sirih"





JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadi perseteruan di internal DPRD DKI ketika anggota dewan sedang bersiap memulai rapat Badan Anggaran. Perselisihan itu pula yang diduga menyebabkan rapat itu dibatalkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Hasbialah Ilyas bahkan berpendapat kekompakan antara anggota dewan telah pecah. [Baca: Terdengar Suara Bentakan di Ruang VIP, Ketua DPRD dan Bestari Barus Keluar]

"Prediksi saya sepertinya akan kembali lagi ke KIH dan KMP, udah pecah Koalisi Kebon Sirih. Tapi ini masih prediksi saya," ujar Hasbialah di gedung DPRD, Kamis (19/3/2015).

Ketika berseteru dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), DPRD menjadi satu suara. Tidak ada lagi Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kekompakan itupun dijuluki Koalisi Kebon Sirih, merujuk ke alamat Gedung DPRD. [Baca: Inikah Penyebab Bestari Barus Berseteru dengan Anggota DPRD]

Hasbialah mengatakan hal ini dipicu dari perbedaan pendapat antara anggota dewan sendiri soal kisruh APBD. Beberapa anggota dewan disebut lebih menyetujui pengeluaran Perda APBD 2015. Sementara, anggota lain lebih memilih penggunaan pergub yang artinya DKI Jakarta menggunakan anggaran 2014.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra juga mengakui adanya perbedaan pendapat tersebut. Prabowo mengatakan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menyampaikan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah menawarkan password e-budgeting. [Baca: Meski Punya "Password", DPRD Tak Bisa "Input" "E-budgeting"]

Akan tetapi, kata Prabowo, jika APBD 2015 ini diterima maka kekuatan angket akan hilang. Hal ini karena sama saja DPRD DKI mengakui APBD versi Pemprov DKI.

"Kalau kita menyetujui, artinya kan APBD yang diusulkan Ahok. Padahal kita sudah menyetujui angket, tapi kalau sudah kayak gini kita kan jadi susah dan legalitas angket jadi tidak pas," ujar Prabowo.

Sumur