RMOL. Sebuah artikel di Kompasiana pada (11/3) lalu yang ditulis akun bernama Go Teng Shin, menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyelipkan anggaran Light Rail Transit (LRT) di draf APBD DKI versi Pemprov DKI yang dikirim ke Kemendagri sebesar Rp297 miliar.

Padahal, DPRD telah menolak usulan pembangunan LRT di APBD DKI 2015 karena dipandang sebagai program yang terlalu terburu-buru, karena belum ada penjelasan tentang skema operasional dan subsidi tarif proyek LRT kepada DPRD.

Namun, pria yang akrab disapa Ahok itu membantah kabar masuknya anggaran LRT dalam draf APBD DKI versi Pemprov DKI yang dikirim ke Kemendagri tersebut. Menurutnya, anggaran untuk LRT sudah tidak masuk lagi di APBD yang diserahkan ke Kemendagri, setelah dicoret DPRD.

"LRT ‎kita nggak dikasih lagi (oleh DPRD)," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (13/3).

Seperti diketahui, Dalam artikel yang ditulis akun bernama Go Teng Shin itu, disebutkan Ahok bukan hanya menyelipkan anggaran LRT saja tetapi juga proyek tanggul raksasa atau yang dikenal dengan istilah Giant Sea Wall. Ahok disebut memasukkan anggaran hampir Rp200 miliar.

Lalu untuk urusan pembebasan tanah di Jakarta, ada sejumlah anggaran pembebasan tanah yang tidak ada perincian di mana dan berapa. Jika ditotal, dalam artikel itu, anggaran 'siluman' yang ada di APBD versi Pemprov DKI mencapai Rp4 triliun. [adm]

Sumber

OK kita pakai data dari kawalapbd yang sering dipake oleh panastak :




jelas versi pemda ada 300M untuk LRT

bisa dilihat langsung di http://rapbd-dki.kawalapbd.org/#?1=lrt


jadi gimana nih ? ahok yang bohong atau kawalapbd yang enggak bener datanya ?