Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2015 juga menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam dokumen evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas RAPBD DKI 2015 halaman 63 disebut ada enam agenda pejabat Pemrov DKI kunker ke luar negeri.

Kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Rotterdam dengan anggaran Rp 1.498.032.000. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendidikan dan latihan Intership Integrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-Rotterdam).

Ada juga kunker ke London, Inggris oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp 1.296.530.400. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka ikut berpartisipasi di kegiatan Hello Indonesia 2015.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI juga merencanakan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia dalam rangka turut berpartisipasi pada kegiatan Otdykh Leisure. Anggaran yang dibutuhkan dalam kunker ini mencapai Rp 2.011.344.000.

Dari Rusia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merencanakan kunjungan kerja ke Roma dan Milan di Italia. Di Roma pejabat Pemprov akan menghadiri acara Culture Week. Sementara di Roma mereka akan menghadiri World Expo. Kunjungan kerja ke Negeri Pizza itu menghabiskan anggaran Rp 2.014.347.600.

Untuk kawasan Asia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merencanakan kunjungan kerja ke Jepang dengan anggaran Rp 855.528.000.

Tak hanya pegawai di lingkungan Balai Kota, Pemerintah Provinsi DKI juga menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri bagi pejabat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.053.576.000

Kementerian Dalam Negeri melarang pengalokasian anggaran oleh Pemprov DKI untuk kunjungan ke luar negeri. "Dilarang, kecuali perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak," saran Kementerian Dalam Negeri seperti tercantum dalam dokumen evaluasi RAPBD DKI yang dikutip detikcom, Senin (16/3/2015).

Dalam penyusunan RAPBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berupaya menerapkan sistem e-budgeting. Meski mengklaim bisa mengunci semua anggaran, namun Ahok masih 'kecolongan' dengan ulah sejumlah SKPD.

Terlebih dalam evaluasi APBD 2015 dari Kemendagri ditemukan kembali pengadaan UPS/Stabilizer sebesar Rp 1,5 miliar untuk BPKAD dan Rp 118,8 juta untuk Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jaktim. Ahok mengaku sudah mengetahui SKPD yang bermain di belakangnya.

Pegawai yang ketahuan 'bermain' anggaran menurut Ahok sudah mendapat sanksi dicopot dari jabatannya. "Ada eselon 4, eselon 3 terlibat, dan eselon 2 juga mungkin terlibat," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Sumber

yang penting tuh SOP bukan tools