Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI. Hasil evaluasi itu saat ini baru mulai dibahas oleh DPRD DKI melalui Badan Anggaran (Banggar).

"Ini rapat Banggar, rapat internal untuk menyikapi soal evaluasi yang disampaikan Kemendagri kepada Gubernur, dan saudara Gubernur sudah buat surat ke kami ditandatangani Gubernur untuk menjadwalkan soal evaluasi yang diberikan waktu 1 minggu," kata wakil ketua DPRD DKI M Taufik sebelum rapat di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/3/2016).

Dalam ‎RAPBD yang diberikan Pemprov DKI hasil e-budgeting, Kemendagri menemukan banyak kejanggalan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Mulai dari belanja pegawai, pengadaan alat tulis, pengadaan komputer, termasuk soal pengadaan UPS seharga Rp 12,1 triliun.‎

Lalu bagaimana suasana rapat Banggar hari ini?

Rapat digelar di ruang rapat di samping ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta‎. Rapat digelar tertutup karena bersifat internal. Namun wartawan diberi kesempatan 5 menit untuk mengambil gambar atau video.

Dari dalam ruang rapat‎, tampaklah sekitar 20 anggota Banggar yang sudah duduk rapih di meja masing-masing yang diformat leter U. Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, didampingi Taufik dan Tri Wicaksana.

Sebelum rapat dimulai, baik pimpinan maupun anggota Banggar, tampak sibuk membolak-balikkan halaman draf RAPBD DKI hasil evaluasi Kemendagri yang terlihat cukup tebal. Mereka serius memperhatikan detail dari draf yang belakangan jadi sengkarut dengan Gubernur DKI. Pukul 11.10 WIB, rapat akhirnya dimulai dan digelar tertutup.