Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly ingin agar terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba diberi remisi. Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya lebih ingin agar remisi tersebut diperketat.

Saat dimintai tanggapannya, Johan Budi mengatakan, pada Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, sudah jelas bahwa pemberian remisi tersebut harus diperketat. Jadi disayangkan jika pemerintah mengabaikan PP tersebut.

"PP itu kan isinya memperketat pemberian remisi pada pelaku kejahatan luar biasa. Apakah itu korupsi, narkoba, terorisme. Saya kira akan jadi langkah mundur apabila meng-ignore PP tersebut, jadi tak ada persyaratan yang diperketat," ujar Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

Johan Budi mengatakan, hal pemberian remisi tersebut adalah domainnya Menkum HAM. Namun demikian, KPK tetap berharap agar pemberian remisi tersebut tidak dipermudah.

"Saya kira ini domainnya Menkum HAM. Dan kami di KPK berharap tak dipermudah ini pemberian remisi, malah justru diperketat," katanya.

"Ini akan bertabrakan dengan semangat pemberantasan korupsi di mana ingin menimbulkan efek jera," tambahnya.