TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik anggaran Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan banyak keanehan dalam APBD tahun 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) yang telah dievaluasi Kementrian Dalam Negeri.

Menurutnya, APBD di tangan Ahok banyak mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan dan sangat berpihak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Misalnya belanja modal atau belanja pembangunan seperti infratruktur yang pada tahun 2014 sebesar Rp25,5 triliun atau 40,1 persen namun pada tahun 2015 APBD belanja modal mengalami penurunan 7,4 persen. Sedangkan biaya kesehatan mengalami 3,7 persen penurunan.

"Yang paling jengkel belanja makan-minum sebesar Rp 809 M kalau dibagi jumlah PNS se-DKI, PNS dapat 10 Juta pertahun," kata Uchok dalam diskusi bertajuk 'Kisruh APBD DKI Siapa Silumannya' di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (15/3/2015).

Uchok menjelaskan, dalam APBD versi Ahok ada anggaran kematian untuk PNS sebesar Rp 55 Miliar. Dari hal tersebut dijelaskan Uchok, Gubernur Ahok kalau diibaratkan orang yang akan membangun sebuah bangunan tentunya harus mengeluarkan biaya material.

Namun sayangnya Ahok bukan memperbesar biaya material tersebut melainkan memperbesar pengeluaran untuk para tukang bangunannya.

"Dari total belanja, sampai puluhan juta itu lebih diutamakan TKD Rp 10,8 Triliun, jadi ini agak jomplang, mau bangun rumah, Ahok ini tidak perduli. Ternyata ahok tidak membelli bahan material, tapi dia malah mempebesar gaji tukangnya. Jadi gak pembangunna itu? gak akan jadi pembangunan itu," katanya.

Lebih lanjut Uchok juga menjelaskan bahwa ada penurunan anggaran pendidikan dalam APBD DKI Jakarta versi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun anggaran 2015 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, penurunan anggaran fungsi pendidikan sebesar 3,7 Persen dan belanja modal sebanyak 7,4 persen ini disebabkan keberpihakan Ahok kepada anggaran dalam kepentingan PNS.

"Dari total belanja, sampai puluhan juta itu lebih diutamakan. TKD Rp 10,8 Triliun, jadi ini agak jomplang,padahal untuk anggaran banjir saja hanya Rp 5,3 Triliun,'' kata Uchok.

Selain itu Uchok membeberkan adapun beberapa indikasi penurunan anggaran pendidikan ini adalah pertama tunjangan penghargaan pegawai Rp. 60,1 Miliar. Kedua adalah tunjangan transport pejabat Rp 414,8 miliar. Ketiga tambahan penghasilan bendahara Rp 26 Miliar.

"Keempat uang duka wafat atau tewas Rp 134 juta. Kelima biaya kematian PNS sebesar Rp 44 Miliar," katanya.
http://www.kaskus.co.id/playground
"Ini Ahok mau bangun satu bangunan bukan biaya materialnya yang dibesarkan tapi biaya tukangnya yang digedein, gak jadi ini bangunan," tambahnya.
source: http://www.tribunnews.com/metropolit...si-ahok?page=2

APBD DKI Habis untuk Gaji Pegawai

Liputan6.com, Jakarta: Calon Wakil Gubernur dari jalur independen Achmad Riza Patria yang berpasangan dengan Hendardji Supandji mengaku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 36 triliun tidak cukup membangun infrastruktur di Ibu Kota. Sebab, sebanyak 40 persen dari Rp 36 triliun dihabiskan untuk belanja pegawai. Hanya 20 persen dari APBD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Besar kecilnya nominal APBD itu relatif. Dibilang besar ya gak juga. Ternyata dari Rp 36 triliun itu sebanyak 40 peersennya untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk pembangunan hanya 20 persen saja. Jadi tidak cukup Rp 36 Triliun itu. Karna habis belanja pegawai," kata Riza dalam diskusi paparan Strategis Cides (Center For Information and Development Studies) dengan tema Mimpi Masa Depan Jakarta, di Jakarta, Selasa (12/6).

Untuk itu, lanjut Riza, pola tersebut harus diubah. Artinya, yang ditingkatkan bukan belanja pegawai tapi belanja modal ekonomi, infrastruktur, investasi, dan sebagai macamnya. Ditambah, tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pegawai Pemda DKI juga harus dihentikan lantaran jumlahnya saat ini tidak sesuai dengan porsi kerjanya.

"Kita harus zero untuk pegawai. Harus ada peningktan belanja modal seperti itu, maka akan terjadi pembangunan, akan ada penambahan penendapatan, masyarakat sejahtera tapi juga bersinergi dengan daerah lain," tuturnya.

"Tidak bisa membangun Jakarta sendiri. Tidak bisa. Dan harus bekerja sama dengan daerah lain. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah termasuk pihak ketiga yaitu swasta," pungkasnya.(ALI/ULF)

Ahok tegaskan ingin jadi presiden 2019

Merdeka.com - Setiap manusia pasti memiliki ambisi yang ingin diwujudkannya. Demikian juga dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang biasa disapa Ahok itu blak-blakan soal ambisi yang ingin dicapainya. Ahok mengakui memiliki ambisi menjadi Presiden RI.

Ahok mengaku memiliki rencana mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2019.

"Saya mau jadi presiden. Karena kunci (menata negara menjadi baik dari semua sisi) semua ada di presiden. Supaya bisa kontrol semua pejabat," kata Ahok saat berdiskusi dengan awak redaksi merdeka.com di kantor merdeka.com, Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Ahok salah satu cara agar Indonesia bebas korupsi adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang dimiliki para pejabat. Hal itu bisa dilakukan oleh seorang presiden dengan cara meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Banyak pejabat yang ngomong sama gue ngaku bersih, anti- korupsi, tapi berani gak mereka lakuin pembuktian terbalik, berapa harta mereka punya dan dari mana mereka dapatin. Gue tantang," kata Ahok.

Ahok menegaskan, untuk memperbaiki kondisi bangsa ini salah satunya di bidang hukum bergantung kepada presiden. Sebab, presiden memiliki kekuasaan tertinggi di negara. Presidenlah yang memilih Jaksa Agung dan Kapolri.

"Yang berkuasa presiden," kata Ahok.

Ahok mengaku layak menjadi presiden. Sebab, secara pengalaman dirinya sudah kenyang di pemerintahan.

"Secara pengalaman saya banyak. Saya pernah jadi anggota DPRD tingkat dua (di Belitung Timur), jadi bupati Belitung Timur, anggota DPR, wagub DKI," katanya.

"Kalau detik saya ditawari, saya mau jadi presiden," pungkasnya.
source: http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-...iden-2019.html

http://www.republika.co.id/berita/na...bernur-jakarta
Di 2017, Ahok Mau Jadi Gubernur Jakarta


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkeinginan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 mendatang. Ahok menilai dirinya selalu dibayangi oleh sosok Jokowi.

"Selama ini kan orang nilai saya numpang Jokowi," ujar Ahok saat memberikan kuliah umum mahasiswa Psikologi Universitas Indonesia di Balai Kota, Jumat (13/6).

Ia juga ingin mengetahui sejauh apa penerimaan warga Jakarta selama ia menjabat sebagai wagub dan Plt Gubernur. Tak hanya itu, ia juga penasaran dengan kinerjanya di mata publik.

Karena itu, ia berkeinginan menjadi gubernur DKI Jakarta periode mendatang untuk menakar kinerjanya selama ini.

"Kalau pak Jokowi jadi presiden, saya ingin ikut Pilgub lagi. Saya mau tes, kira-kira orang Jakarta bisa terima saya enggak jadi Gubernur? Itu obsesi saya," ujar Ahok.