Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama benar-benar mengibarkan bendera perang dengan mitranya di DPRD DKI Jakarta. Berbagai dana siluman yang dia temukan sejak menjabat di Balai Kota siap dijadikan bukti.

Selama menjabat, Ahok, sapaan Basuki, sudah melihat berbagai kejanggalan dalam APBD DKI. Tapi, dia mengklaim, coba diam dengan harapan DPRD sadar dipantau dan berubah.

Rupanya yang terjadi sebaliknya. Beralasan sebagai anggaran yang berasal dari pokok pikiran, DPRD seenaknya memasukkan proyek dan dana-dana tak jelas.

Sampai terparah soal dana pendidikan di APBD DKI 2014 untuk proyek pengadaan UPS yang diberikan ke tiap sekolah. Ahok yang mengaku tak tahu kaget dengan anggaran UPS di tiap sekolah Rp 5,8 miliar.

Dana janggal serupa juga muncul di APBD 2015. Kali ini, Ahok tak tinggal diam. Dia siap ribut dan membawa masalah ini ke jalur hukum.

Berikut aksi Ahok siap 'penjarakan' DPRD:


1.Sejak 2012 APBD sudah bermasalah, 2015 bukti terkuat



Ahok mengaku sudah tahu lama 'permainan' yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta. Dia merasakan semenjak dirinya masuk ke Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu pihaknya melaporkan APBD DKI Jakarta 2012, 2013, 2014 dan 2015.

"Makanya saya butuh APBD yang 2015, untuk membuktikan ini ada permainan mereka (DPRD) yang selalu memaksa eksekutif," ujarnya.

Ahok kini menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai, apakah pihak eksekutif atau legislatif yang melakukan kecurangan.

"Hari ini DPRD menyatakan ada dua versi, menarik kan ini. Sekarang dia akuin, nah ini menarik. Tinggal masyarakat hitung versi yang paling korup punya siapa," cetus Ahok.


2.Ajak polisi dan KPK ikut selidiki



Ahok sudah melaporkan dugaan mark up dana pendidikan di APBD DKI 2015. Tak cuma UPS, di APBD DKI juga ada anggaran pembelian tong sampah mencapai nilai Rp 5 miliar.

Untuk menyelidiki semua anggaran siluman itu, Ahok juga bakal melaporkan anggaran itu ke KPK dan Polda Metro Jaya. Termasuk situs [url=http://www.kawalapbd.org.]www.kawalapbd.org.[/url]

"Banyak sekali, banyak banget. Makanya itu yang dipelajari oleh KPK. Karena Polda kan spesialis UPS supaya cepat kan. Nah ini kami juga lagi kerja sama dengan yang buat kawal APBD itu?," ujar Ahok.


3.Kantongi nama anggota dewan pemain proyek



Ahok sudah mengantongi siapa-siapa saja anggota dewan yang 'bermain'. Saat ditanya siapa, Ahok akan membuktikan pada waktunya.

"Itu bagian dari pokir (pokok pikiran), gue tahu siapa-siapa (legislatif) aja yang main. Cuman enggak ada bukti, yang kena SKPD. Gue punya kok, tapi gak ada bukti, ini pokirnya siapa, ini pokirnya siapa, lengkap. Berkasnya lengkap," ungkapnya.

"Kalau si ini mainnya di mana, si ini mainnya di mana. Cuma buktiinnya susah," katanya.

Kini Ahok tinggal menunggu keberanian anggota dewan untuk mengakui kecurangan mereka.

"Sekarang mereka enggak bisa enggak ngaku lagi, sekarang udah terang benderang, DPRD menyatakan ini loh versi yang dia bahas, ini loh yang versi Pemda tipu. Kalo dulu enggak pernah ada dua versi, selalu hanya ada versi pemda," tutup Ahok.


4.Ahok siap penjarakan anggota DPRD



Ahok sudah geram dengan perilaku anggota dewan yang selalu menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ahok, sapaan Basuki memutuskan membawa ke jalur hukum salah satunya KPK.

"Saya mau penjarakan (anggota dewan) yang main lagi, biar selesai," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, tekanan kepada SKPD sudah lama dirasakan. Bahkan, program yang awalnya tidak ingin dimasukkan terpaksa dianggarkan agar APBD DKI Jakarta selesai dibahas.

"Makanya saya tanya kan selama ini selalu telat kan. Begitu kita ngalah untuk masukin (usulan DPRD) baru jalan. Tapi dia enggak pernah mau ngaku, makanya saya butuh APBD 2015," tutupnya.


SUMBER