Menkum HAM mengakui kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono melalui surat yang dikeluarkan pada Selasa (10/3). Tak butuh waktu lama untuk elite Golkar yang awalnya pro Munas Bali untuk berlarian meninggalkan Ical.

Ical sebenarnya sudah mencoba menahan para pendukungnya agar tidak kabur. Misalnya dengan melaporkan gugatan baru terhadap Munas Ancol dan tim penyelamat Golkar yang kini duduk di kursi empuk pimpinan Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Ical juga berupaya untuk mem-PTUN- kan SK Menkum HAM jika nantinya pemerintah benar-benar mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol.

Tak hanya itu saja Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, seolah juga disetel untuk meledakkan 'bom politik'. Bambang langsung menyuarakan keinginan Golkar mengajukan interpelasi di Senayan terhadap langkah Menkum HAM mengakui kubu Agung. Tapi anggota DPR yang mana yang bakal mengajukan interpelasi? Konon saat ini sejumlah anggota DPR saja sudah mulai loncat ke Agung.

Bahkan Wakil Ketua MPR RI dari Golkar Mahyuddin sudah menegaskan menghormati pengakuan Menkum HAM. Tak hanya itu, Mahyuddin juga mengimbau kader Golkar menghormati surat itu.

"Golkar kan sebagaimana diberitakan, Menkum HAM telah mengeluarkan surat untuk mengesahkan kepengurusan ‎hasil Munas Ancol, ya kita kader pasti taat pada yang legitimate memiliki kekuatan hukum," kata Mahyudin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Mahyudin yang ikut dalam gelaran Munas Bali meyakini keputusan tersebut telah dibuat sesuai ketentuan dan tak ada intervensi atau kepentingan politis dari Menkum HAM terhadap salah satu kubu.

"Saya tak bisa katakan begitu, bahwa ada intervensi, tapi kita bicara fakta saja bahwa faktanya surat Menkum itu keluar. Saya tidak bisa mengatakan apakah ada intervensi atau tidak, lebih baik bersangka baik saja, tidak ada intervensi," ujarnya.

"Jadi saya sebagai warga negara, saya taat hukum. Sebagai kader partai saya ikut aturan partai. Jadi siapapun yang secara aturan disahkan, maka saya loyal dan taat pada pemimpin saya. Kalau Agung Laksono jadi ketua umum, itu ketua umum saya. Sejauh mekanismenya benar," sambungnya.

Pernyataan Mahyuddin itu sangat maju. Sebuah pernyataan yang sangat berani, mungkin saja ini soal keamanan kursi pimpinan MPR RI. Memang Agung Laksono baru menyebut tak akan menggeser kursi Ketua DPR Setya Novanto yang telah berkomitmen menghormati kepengurusannya. Namun Mahyuddin sebenarnya juga tak takut digeser, dia hanya ingin menghormati kepengurusan Golkar yang sah dan diakui pemerintah.

Tak hanya di DPR RI, pendukung Aburizal Bakrie di level DPD I dan II juga mulai rontok. Sejumlah pengurus DPD I dan II Golkar mulai merapat ke kubu Agung Laksono.

"DPD II se-Indonesia itu kemarin secara informal silaturahim dengan kami, tapi tidak kami ekspose. Sampai sekarang banyak sekali saya menerima tamu," kata Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Rabu (11/3).

Namun Waketum kubu Ical, Nurdin Halid, tak percaya dengan klaim itu. "Buktinya apa? Tadi malam kami berkumpul, itu yang kami undang. Tidak dipalsukan‎, datang semuanya 34 DPD tingkat satu termasuk DPD II datang semuanya," ucap Nurdin Halid saat dihubungi, Rabu (11/3). Kubu Ical memang melaporkan tudingan pemalsuan dokumen yang dipakai di Munas Ancol ke Bareskrim Polri.

Namun nyatanya banyak pendukung Ical yang bergeser ke Agung. "Ical yang bikin acara kita yang ambil untung," kata Waketum Golkar Yorrys Raweyai yang mengaku ditemui pengurus DPD I dan II Golkar yang diundang Ical ke acara konsolidasi di Hotel Grand Sahid, Selasa (10/3).

Sementara Ical mulai ditinggalkan, Ketum Golkar yang diakui pemerintah Agung Laksono langsung melakukan manuver merapat ke pemerintah. Agung langsung melakukan safari politik ke parpol pendukung pemerintah. Parpol anggota KIH pun menyambut kedatangan Golkar Agung dengan tangan terbuka.

Lalu apakah perlawanan terakhir Ical mampu membendung kubu Agung yang sejak awal didukung pemerintah?


SUMBER