News / Megapolitan

Tim Hak Angket DPRD "Keroyok" Satu Konsultan "E-budgeting"
Rabu, 11 Maret 2015 | 12:33 WIB
Alsadad Rudi


Suasana rapat hak angket, di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015), setelah diusirnya Kepala BPKD Heru Budi Hartono dari ruang rapat. Tampak konsultan e-budgeting, Gagat, seorang diri duduk di sisi kiri. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota DPRD yang duduk di sisi kanan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu konsultan e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gagat Wahono, sendirian dalam menghadapi Tim Hak Angket DPRD setelah Ketua Tim Hak Angket Muhammad Sangaji memintaKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono dan jajarannya untuk meninggalkan ruang rapat, Rabu (11/3/2015).

Dalam rapat tersebut, Gagat mengakui bahwa dialah yang membuat sistem e-budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun APBD. Untuk hal ini, Gagat hanya membawa nama perseorangan, bukan perusahaan.

Gagat juga mengatakan, ia diminta oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini BPKAD, untuk membantu sistem teknologi informasi e-budgeting. Jumlah konsultan ini hanya empat orang, bukan 20 orang seperti yang selama ini disebutkan.

"Saya baca di media itu 20 orang. Itu siapa ya. Jadi, saya itu hanya berempat. Itu pun di awal saja. Nah, kalau sudah selesai, kami tinggal satu atau dua orang saja untuk mengawal," ujar Gagat kepada Tim Hak Angket di DPRD DKI, Rabu.

Tim Hak Angket kemudian menanyakan nominal yang dibayar Pemprov DKI untuk membeli sistem ini. "Kami enggak jual, Pak. Saya ngomong pengabdian, selama sistem itu bermanfaat," jawab Gagat kepada Tim Hak Angket.

Segala penjelasan dari Gagat menimbulkan pertanyaan dari Tim Hak Angket. Panitia Tim Hak Angket dari Fraksi Demokrat, Ahmad Nawawi, pun melontarkan pertanyaan kepada Gagat. "Ini kan Bapak masuk perseorangan, padahal yang Bapak jalankan itu data rahasia negara. Gimana cara Bapak semudah itu bisa lihat seluruh data?" tanya Nawawi.

"Ya itu saya tidak tahu semua, Pak. Meski ada di server, saya enggak ada kepentingan lihat data itu, kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah kecil," ujar Gagat.

"Itu komitmen kami. Kami merasa profesional. Memang kalau orang IT itu, kalau mau jahat bisa lebih jahat dari orang lain, Pak. Tapi, kita enggak lakukan itu," tambah Gagat.

Pertanyaan Tim Hak Angket tidak berhenti sampai di situ. Mereka melontarkan pertanyaan secara bertubi-tubi. Salah satunya dari Verry Yennevyll yang berasal dari Fraksi Partai Hanura.

"Banyak hal luar biasa di luar dugaan kita. Perseorangan bisa dicari BPKAD sampai ke Surabaya. Enggak pakai perusahaan, ketemu yang namanya Pak Gagat buat ngurusin e-budgeting puluhan triliun," ujar Verry.

"Kami mau minta SK pengangkatan Bapak. Kalau enggak bisa tunjukin berarti ada yang salah. Yang penting cara yang benar, bukan niat yang benar," kata Rois Handayana, anggota Tim Hak Angket dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Ini benar enggak Bapak pemda? Atau ada yang bayar Bapak hingga Bapak bisa ada di sini?" kata Rois.