Liputan6.com, Jakarta - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta khawatir kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan konsultan e-budgeting berpotensi mengalami kebocoran APBD. Jika kerja sama itu dilakukan tanpa melibatkan institusi dan proses lelang. Namun Gubernur Ahok berkata lain.
"Kalau dibilang (konsultan) akan ambil rahasia kita, apa yang mau ambil? Saya mau buka semua kok, nggak ada rahasia," kata pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Dengan e-budgeting, Ahok berharap warga DKI Jakarta bisa membantu mengawasi anggaran pemerintah. Mereka, kata dia, dapat mengecek berapa anggaran belanja Pemprov DKI Jakarta untuk sebuah program.
Jika ternyata ada keanehan, sambung dia, warga bisa mengadukannya. Maka itulah, Ahok merasa heran jika dewan mempertanyakan kinerja konsultan e-budgeting yang disewa secara perorangan.
"Dikritik, nanti rahasianya diambil orang. Astaga, orang saya bikin e-budgeting biar semua tahu sampai satuan ketiga di APBD. Jadi yang rahasia di mana?," ujar Ahok.
Lalu mengenai keamanan anggaran yang telah dimasukkan dalam e-budgeting, ia mengaku bisa memastikannya. Sebab, ada sistem password yang berbeda-beda untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dia mengatakan, jika ada SKPD yang mengubah anggaran maka sistem akan merekam kode password si oknum tersebut. Lalu dirinya bisa mengetahui password SKPD apa yang melakukan permainan.
"Begitu ubah angka, ketahuan siapa yang masuk, passwordnya siapa. Justru dulu kalau nggak ada sistem password e-budgeting, itu yang susah ngawasinnya," tutur dia.
"Dengan e-budgeting, silakan manipulasi, tapi kami tahu jam berapa, detik berapa kamu ubah. Jadi rahasianya dimana? Justru e-budgeting kami rancang buka semua," pungkas Ahok yakin APBD DKI Jakarta bakal lebih transparans. (Ndy/Ein)
Sumber
