"Ini kan bapak masuk perseorangan, padahal yang bapak jalankan itu data rahasia negara. Bagaimana cara bapak bisa semudah itu lihat seluruh data, tanpa ada kontrak jelas masuk melalui perorangan?"

Jakarta, Konsultan e-Budgeting Pemprov DKI menyampaikan beberapa pernyataan yang membuat Panitia Khusus Hak Angket DPRD DKI terheran-heran. Salah satunya, pernyataan dia bahwa kerjasama dengan Pemprov DKI di pembuatan e-Budgeting, ternyata hanya dilakukan perorangan saja, tidak melalui PT atau CV.

Padahal hasil kerjaan Gagat dan timnya yang berupa e-budgeting itu digunakan Pemprov DKI untuk 'menyaring' puluhan triliun APBD DKI.

Dibuat heran, Ahmad Nawawi, anggota Fraksi Demokrat-PAN pun bertanya. "Ini kan bapak masuk perseorangan, padahal yang bapak jalankan itu data rahasia negara. Bagaimana cara bapak bisa semudah itu lihat seluruh data, tanpa ada kontrak jelas masuk melalui perorangan?" ujar dia, saat rapat Pansus Angket, di DPRD DKI, Rabu (11/3).

Dapat pertanyaan seperti itu, Gagat berdalih dirinya tak punya kepentingan untuk melihat data-data APBD DKI, kecuali dapat izin. "Itu saya tidak tahu semua pak meski ada di server. Saya enggak ada kepentingan lihat data itu kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah dari kecil. Sebagai seorang IT kami menjaga itu, karena IT memang bisa saja menghapus dokumen atau rekening negara, tapi kami menghindari itu," dalih dia.

Anggota Pansus Verry Yonnevyl anggap jawaban Gagat terdengar janggal dan perlu ditelusuri lebih dalam. "Banyak hal luar biasa di luar dugaan kita. Perorangan bisa dicari BPKD sampai ke Surabaya. Enggak pakai perusahaan, lalu ketemu yang namanya Pak Gagat buat ngurusin e-budgeting puluhan triliun. Kita harus telusuri lagi ini pak siapa yang bayar dan dananya dari mana," ujar politisi Fraksi Hanura DPRD DKI itu.

Akhirnya Gagat pun diminta serahkan bukti-bukti kontrak kerja dengan Pemprov DKI. Tak hanya itu, dia juga diminta serahkan bukti terakhir kapan program e-Budgeting terakhir diakses.

Sebelumnya, dalam rapat itu Gagat juga mengaku hanya diminta bantuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) DKI membuat sistem IT e-budgeting. Dia juga membantah tim e-budgeting sebanyak 20 orang seperti yang selama ini banyak disebutkan di media.

"Saya baca di media itu 20 orang. Itu siapa ya? Saya itu hanya berempat. Itu pun di awal saja. Nah kalau udah selesai, kami tinggal 1 atau 2 orang saja untuk mengawal kelanjutannya," ujar Gagat kepada Pansus Angket.

sumber: aktual.co