Tim Hak Angket DPRD "Keroyok" Satu Konsultan "E-budgeting"
JAKARTA, KOMPAS.com - Satu konsultan e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gagat Dijiwarno, sendirian menghadapi Tim Hak Angket DPRD setelah Ketua Tim Muhammad Sangaji meminta Kepala BPKAD Heru Budihartono dan jajarannya meninggalkan ruang rapat, Rabu (11/3/2015).
Dalam rapat tersebut, Gagat mengaku bahwa dialah membuat sistem e-budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun APBD. Dalam hal ini, Gagat hanya membawa nama perseorangan bukan perusahaan.
Gagat juga mengatakan ia diminta oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini BPKAD, untuk membantu sistem IT e-budgeting. Jumlah konsultan ini hanya empat orang, bukan 20 orang seperti yang selama ini disebutkan.
"Saya baca di media itu 20 orang. Itu siapa ya. Jadi saya itu hanya berempat. Itu pun di awal saja. Nah kalau udah selesai, kami tinggal 1 atau 2 orang saja untuk mengawal," ujar Gagat kepada tim hak angket di DPRD DKI, Rabu (11/3/2015).
Tim hak angket kemudian menanyakan nominal yang dibayar Pemprov DKI untuk membeli sistem ini. "Kami enggak jual Pak. Saya ngomong pengabdian. Selama sistim itu bermanfaat," jawab Gagat kepada tim hak angket.
Segala penjelasan dari Gagat menimbulkan pertanyaan dari tim hak angket. Panitia tim hak angket dari Fraksi Demokrat, Ahmad Nawawi pun melontarkan pertanyaan pada Gagat. "Ini kan bapak masuk perseorangan padahal yang bapak jalankan itu data rahasia negara. Gimana cara bapak semudah itu bisa lihat seluruh data?" tanya Nawawi.
"Ya itu saya tidak tahu semua pak. Meski ada di server, saya enggak ada kepentingan lihat data itu. Kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah kecil," ujar Gagat.
"Itu komitmen kami. Kami merasa profesional. Memang kalau orang IT itu, kalau mau jahat bisa lebih jahat dari orang lain Pak. Tapi kita enggak lakukan itu," tambah Gagat.
Pertanyaan tim angket tidak berhenti sampai di situ. Mereka melontarkan pertanyaan secara bertubi-tubi. Salah satunya Verry Yennevyll dari Fraksi Partai Hanura.
"Banyak hal luar biasa di luar dugaan kita. Perorangan bisa dicari BPKAD sampai ke Surabaya. Enggak pakai perusahaan ketemu yang namanya Pak Gagat buat ngurusin e-budgeting puluhan triliun," ujar Verry.
"Kami mau minta SK pengangkatan bapak. Kalau enggak bisa tunjukin berarti ada yang salah.
Yang penting cara yang benar, bukan niat yang benar," tukas Rois Handayana, anggota tim hak dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
"Ini benar enggak Bapak pemda? Atau ada yang bayar Bapak hingga Bapak bisa ada di sini,?" tambah Rois.
Penulis: Jessi Carina
Editor: Kistyarini
Sumur
