Selain program bantuan uang muka Rp 4 juta per konsumen calon pembeli rumah subsidi, pemerintah juga sedang menyiapkan ketentuan agar bank bisa memberikan uang muka KPR hanya 1%. Nilai uang muka KPR hanya 1% sangat ringan, bahkan mirip saat konsumen membayar DP kredit sepeda motor sekitar Rp 1 juta.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan selama ini para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit dapat KPR karena terkendala tingginya uang muka, bukan persoalan cicilan.

MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp 4 juta/bulan, dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp 7 juta/bulan.

"Memang besarannya seperti orang DP motor saja. Karena itu memang dimaksudkan untuk bantu MBR supaya bisa akses ke program ini," kata Maurin di Rakornas Perum Perumnas 2015 di Kantor Pusat Perumnas, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2015).

Bila mengacu dari harga-harga rumah subsidi yang harganya diatur pemerintah, misalnya rumah tapak di Kabupaten/Kota Bekasi Rp 135 juta, Kabupaten/Kota Bogor Rp 129 juta, Kota Depok Rp 131 juta, di Kabupaten/Kota Tangerang, Tangerang Selatan Rp 134 juta. Dari harga-harga tadi, bila dihitung DP hanya 1% maka uang muka yang harus dibayar konsumen hanya Rp 1,29 juta-Rp 1,35 juta saja.

Saat ini, bank pelaksana KPR subsdi bunga, atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP) yang telah menerapkan program DP KPR 1% hanya BTN mulai 1 Maret 2015. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong perbankan lain yang ikut program FLPP sebanyak 24 bank bisa menerapkan hal sama. Saat ini DP KPR FLPP sekitar 5%-10%.

"Iya. Akan akan dorong di situ, karena nanti kita akan keluarkan peraturan suku bunga 5% dan uang muka 1%. Ini akan menindaklanjuti proses pendanaan," katanya.

Selain itu, dalam program FLPP juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25%/tahun flat 20 tahun menjadi hanya 5%/tahun flat 20 tahun. Program ini juga akan dikombinasikan dengan bantuan uang muka Rp 4 juta setiap calon pembeli rumah.

Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan bisa membangun 1 juta unit rumah di 2015, yang mencakup untuk rumah subsidi bagi para MBR dan rumah komersial bagi masyarakat menengah atas.

Program subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2015 semakin meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk punya rumah. Selain program uang muka (DP) KPR hanya 1%, juga akan ada bantuan DP sebesar Rp 4 juta bagi calon pembeli rumah subsidi, juga bunga FLPP hanya 5%.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai langkah pemerintah saat ini merupakan langkah konkret yang dilakukan dan membumi. Namun IPW mencatat terdapat sisi plus dan minus dari kebijakan ini, bila pemerintah tak menerapkannya secara menyeluruh.

Pertama, sisi positif dari kebijakan penurunan uang muka ini sangat mendorong masyarakat MBR untuk dapat membeli rumah dengan mudah.

Kedua, soal bantuan uang muka Rp 4 juta pun akan menjadi sebuah bantuan bagi masyarakat MBR untuk dapat merealisasikan pembelian rumah secepatnya, tanpa dan kendala dengan beratnya uang muka.

Namun ada sisi minus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu jangan sampai masyarakat menjadi terjebak dengan kondisi ini. Dengan harga rumah subsidi di batasi sekitar Rp 120-130 juta, harga rumah sejenis ini lokasinya jauh dari pusat kota, seperti di pinggir-pinggir kawasan Jabodetabek

"Saat ini pasokan rumah subsidi sangat terbatas, dan lokasi rumah yang ada semakin jauh dari tempat kerja dikarenakan harga tanah yang semakin tinggi," kata Ali dikutip dalam situs resminya, Minggu (15/3/2015)

Ali mengingatkan perlu dipertimbangkan biaya transportasi dan sarana transportasi yang mendukung di lokasi-lokasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah maupun pengembang swasta. "Akan sangat disayangkan bila masyarakat membeli rumah namun kemudian karena alasan jauh dan tidak ada transportasi maka kemudian rumah tersebut menjadi tidak dihuni," katanya.

Sehingga ia menyarankan agar pemerintah segera menangani selain urusan pembiayaan, maka harus terus mengupayakan ketersediaan bank tanah sehingga dengan jaminan pasokan tanah yang ada dapat dibangun rumah untuk rakyat sesuai target yang ada.

"Pemerintah sebaiknya mempunyai target penyerapan yang tepat sasaran dan jangan semata-mata target pembangunan fisik namun kemudian tidak ada yang menghuni," katanya.

Selain itu, Indonesia Property Watch mengusulkan pemerintah menghapuskan bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) untuk pengembang properti yang bangun rumah subsidi. Ia menyarankan agar anggaran PSU dialihkan anggarannya untuk bantuan uang muka yang langsung kepada pasar konsumen.

Saat ini, bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) yang saat ini diberikan hanya untuk pengembang rumah subsidi sebesar Rp 4,2 juta per unit rumah.

"Bantuan PSU banyak yang diselewengkan dan menjadi dana bancakan pihak-pihak tertentu. Dengan bantuan uang muka ini maka diperkirakan pasar rumah menengah bawah akan makin meningkat," katanya.

Seperti diketahui MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp 4 juta/bulan, dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp 7 juta/bulan.

‎Program bantuan uang muka KPR bagi MBR masuk dalam skema FLPP atau subsidi bunga KPR. Pemerintah juga melalui bank BUMN yaitu BTN menyiapkan program DP KPR hanya 1% dari sebelumnya hanya 5% per tahun mulai 1 Maret 2015. Selain itu, dalam FLPP juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25% flat 20 tahun menjadi hanya 5% per tahun flat 20 tahun.

Original Posted By sanny87►
kemaren ane coba2 tanya ke BTN...tp setelah dikasih info..ternyata itu DP nya 10%...bukan 1%..sempet tanya CS nya..tp kata doi yg cantik itu...DP nya 10% dr harga rumah nya terus ditambah biaya2 lain
kalo harga rumah 130jt, DP yg kita bayar itu 13jt + biaya2 kurang lebih 5jt...jd total 18jt

Original Posted By eyibrigif►sekedar info dari ane : Rumah tipe subsidi kyk gini ada di daerah bogor deket kampus IPB tipe rmh 36/72 , kebetulan ane ambil 1 DP waktu itu masih 10%. sekitar 11jt an. cuma plus biaya lain2 abis sekitar 20jtan. cicilan sebulan masih 900rb an cm buat yang kerja di jkt mah ongkos + capeknya berasa jg. 4 tahun yang lalu ane ambil di daerah depok tpe 36/72 masih 200jt sekarng udh 400jt

Original Posted By jurigkuris►
Kalo ente nyarinya di komplek Modelan kota delta mas cikarang mah ....... emang gak bakalan nemu rumah seharga 100 jutaan .. yang type 22/60 ajah di sanah udah 200 keatas seperti yang ente bilang ...... coba huntingnya ke komplek komplek marginal.......... masih banyak kok harga rumah type 22/60 yang harganya 135 jutaan ke bawah