Panitia Hak Angket DPRD Usir Pejabat Pemprov dari Ruang Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia hak angket DPRD DKI Jakarta mengusir Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono beserta jajarannya pada rapat hak angket yang digelar di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015).

Penyebabnya, karena panitia hak angket tidak merasa mengundang Heru beserta jajarannya. Sebagai informasi, pada rapat hak angket yang digelar hari ini, pihak yang diundang oleh panitia hak angket adalah konsultan e-budgeting.

Rapat sendiri dimulai sekitar pukul 11.10. Tak lama setelah rapat dibuka, Heru menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kapasitas sebagai Kepala BPKD sekaligus anggota tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Mendengar penjelasan itu, ketua panitia hak angket Mohamad Sangaji menanyakan apakah konsultan e-budgeting ikut serta dalam rombongan Heru. Setelah mengetahui bahwa ada anggota konsultan yang hadir, barulah kemudian ia meminta Heru untuk meninggalkan ruang rapat.

"Dengan segala hormat, karena kami hanya mengundang tim ahli e-budgeting, bukan SKPD, jadi kami mempersilakan pihak yang tidak diundang untuk meninggalkan ruang rapat," kata pria yang akrab disapa Ongen itu.

Mendengar pernyataan itu, Heru sempat berdiskusi sejenak dengan para anak buahnya. Setelah itu, ia bangkit dari tempat duduk dan menyalami Ongen beserta anggota DPRD lainnya, untuk kemudian meninggalkan ruang rapat.

Seperti yang dijanjikan, rapat hak angket yang digelar hari ini berlangsung terbuka. Sejumlah wartawan diperkenankan untuk masuk dan meliput jalannya rapat. Para anggota DPRD yang hadir di antaranya Bestari Barus, Abdul Ghoni, Prabowo Soenirman dan Tubagus Arief. Sedangkan konsultan e-budgeting yang datang hanya satu orang, yakni Gagat.
Penulis: Alsadad Rudi
Editor: Kistyarini

Sumur

Ongen Sangaji Usir Kepala BPKAD DKI dari Ruang Rapat Tim Angket

Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budihartono menghadiri rapat tim angket DPRD DKI untuk menjelaskan soal e-budgeting RAPBD DKI. Namun, Ketua Tim Angket Ongen Sangaji justru mengusir Heru keluar karena ia mengaku hanya ingin meminta keterangan dari konsultan.

Rapat dilakukan secara terbuka di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015). Ongen yang memimpin rapat membuka rapat tersebut pada pukul 11.08 WIB.

Heru kemudian memperkenalkan diri dan rombongan yang dibawanya yaitu staf BPKAD, perwakilan Bappeda, dan satu orang konsultan IT. Ongen kemudian memastikan bahwa Heru hanya mendampingi konsultan e-budgeting yang dimaksud. Politikus Hanura ini kemudian meminta Heru untuk keluar

"Kita hanya undang konsultan, bukan SKPD. Jadi kami minta bapak untuk keluar," ujar Ongen.

Heru pun menerima permintaan Ongen tersebut. Ia menyalami para anggota dewan kemudian meninggalkan ruangan dan menyisakan satu orang konsultan bernama Gagat.

Di luar ruangan, Heru menunjukkan surat undangan dari Tim angket. Surat tersebut ditujukan untuk dua pihak yaitu Tim e-budgeting pemprov dan konsultan e-budgeting pemprov.

"Saya kan di posisi nomor 1 (di undangan). Ya kalau beliau mau langsung saja ke konsultan, ya silakan," ujar Heru.

Heru menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala BPKAD termasuk dalam tim e-budgeting. Ia menduga ada miskomunikasi.

"Kayaknya ada miskomunikasi. Yang dimaksud tim e-budgeting katanya maksudnya tim 20. Kalau e-budgeting di saya ya termasuk server, program ya saya wajib hadiri," ucapnya.

Heru mengaku tidak tahu-menahu tentang Tim 20 yang dipersoalkan oleh anggota dewan. Selama ini, ia hanya dibantu oleh konsultan bernama Gagat dan staff IT-nya.

"Tim 20 di jaman saya tidak ada. Hanya Pak Gagat bersama dua staf," pungkasnya.

Sumur