Senin, 09 Maret 2015 | 10:45 Email
ICMI Dukung Wacana Parpol Dibiayai APBN Rp 1 Triliun


Ilustrasi (sumber: Istimewa)
Jakarta - Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mendukung wacana yang digagas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai anggaran Rp 1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik.

"Gagasan Mendagri itu bagus dan perlu didukung untuk meningkatkan kualitas partai politik, calon kepala daerah dan dalam jangka panjang akan menekan korupsi," kata Nanat Fatah Natsir di Jakarta, Senin (9/3).

Mantan rektor UIN Bandung itu menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah dan politisi disebabkan karena partai politik tidak memiliki dana untuk melakukan pembinaan kader dan menggerakkan mesin partai.

Akibatnya, ketika berkuasa dan mendapat jabatan di pemerintahan dan lembaga legislatif, kepala daerah dan legislator melakukan korupsi dan disetorkan ke partai politik untuk membiayai partai politik.

"Saya juga mendukung bila calon kepala daerah diberi anggaran dari pemerintah untuk membiayai kampanyenya. Dengan begitu akan muncul calon yang berkualitas, meskipun tidak kaya, dan tidak ada beban mengembalikan dana kampanyenya," tuturnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik hingga Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.

"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," katanya.

Menurut Tjahjo, partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional.

Tjahjo mengatakan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.

"BPK harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran. Lembaga pengawasan lain dan partisipasi aktif dari masyarakat juga harus terlibat," ujarnya.

Penulis: /FEB

Sumber:Antara