JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dari pejabat-pejabat DKI Jakarta terkait kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Pasalnya, penyidik menemukan adanya dugaan mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan tersebut.“Dugaannya terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara,” ujar Kepada Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/3/2015). 

Martinus mengatakan, para pejabat yang terbukti menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Masing-masing pasal memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Namun, Martinus belum dapat menjelaskan kerugian dan penyalahgunaan wewenang dari para pejabat yang terkait dengan kasus UPS.

Kepolisian, kata dia, masih meneliti lagi jumlah kerugian negara. “Kami akan periksa secara intensif, kami minta pihak auditor untuk menentukan kerugian negara dan siapa saja yang bertanggung jawab setelah pemeriksaan saksi yang ada,” jelas dia. Penyidik mulai melakukan penyelidikan sejak 28 Januari 2015. Penyelidikan meliputi memeriksa dokumen-dokumen terkait proyek pengadaan UPS, alat UPS, lokasi UPS, dan meminta keterangan dari 15 orang yang berhubungan dengan proyek tersebut. 

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/09/15542081/Polda.Metro.Temukan.Dugaan.Penyalahgunaan.Wewenang.Pejabat.Soal.Kasus.UPS

Nah Lo, ketar2 deh Lu
Ini bener kalo ada penyimpangan ya th 2014, kalo 2015 itu namanya barang mimpi
Lanjutkan pak Polisi, kalo mau KPK bubar, pak pol hrs kerja yg giat, jgn kriminalisasi