Protes Eksekusi, Australia Ungkit Bantuan Militer Rp 5 T untuk RI

Muhaimin
Sabtu, 7 Maret 2015 − 08:27 WIB

Protes eksekusi duo Bali Nine, Australia kini mengungkit bantuan militer untuk Indonesia. Foto: Ilustrasi.

CANBERRA - Protes eksekusi terhadap gembong narkoba duo Bali Nine yang akan dilakukan Indonesia terus disuarakan Australia. Setelah mengusik bantuan tsunami 2004, Australia kini mengungkit bantuan militer untuk Indonesia sebesar 500 juta dolar Australia atau sekitar Rp5 triliun per tahun.

Data dari Australia menyebut, lebih dari 100 perwira militer Indonesia studi di Australia pada tahun lalu dengan biaya dari pembayar pajak Australia lebih dari 2,5 juta dolar Australia. Saat ini ada 23 orang yang studi di sembilan Sekolah Tinggi Pertahanan Australia di Canberra. Jumlah ini hampir sama dengan data tahun 2013 dan 2014.

Media Australia, news.com.au, pada Sabtu (7/3/2015) menulis, banyak orang Australia terkejut dengan cara Indonesia yang mengguakan pesawat jet tempur, kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata ketika memindahkan dua gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ke Nusakambangan.

Senator Tasmania dan mantan tentara Australia, Sersan Jacqui Lambie, mengatakan Australia harus meninjau semua bantuannya kepada Indonesia, jika eksekusi terhadap duo Bali Nine tetap dilakukan. ”Kami memberi mereka (Indonesia) 500 juta per tahun dan militer mereka kini 10 kali dari ukuran kita,” katanya.

”Kalau terjadi kemungkinan terburuk, maka kita harus menghentikan semua kerja sama militer dan bantuan asing dan mengarahkan uang untuk membiayai pertahanan dan membantu veteran (Australia),” lanjut dia.

Australia juga mengusik bantuan pesawat angkut Model Hercules C-130 H kepada pasukan Indonesia pada tahun 2012. Tak hanya itu, negara itu juga mengusik jasa mereka yang pernah melatih pasukan Kopassus Indonesia di masa lalu.

Menteri Pertahanan Australia, Kevin Andrews, juga mengisyaratkan kemungkinan konsekuensi untuk Indonesia jika eksekusi terhadap dua warganya itu dijalankan. ”Seperti konsekuensinya, kita harus mempertimbangkan ketika eksekusi terjadi,” kata Andrews.

”Kami memiliki hubungan strategis yang penting dengan Indonesia dan kita akan tetap dekat dengan negara-negara satu sama lain dalam hal kedekatan geografis untuk selamanya, jadi kita harus berhati-hati dengan itu,” lanjut dia.