Senin, 16 Februari 2015 | 00:14 WIB
Muak Eksekusi Mati, PM Australia Mau Balas Pemerintah Jokowi

TEMPO.CO, Sydney - Perdana Menteri Australia Tony Abbott kembali mengancam Indonesia bila dua warganya yang terlibat penyelundupan narkotik dieksekusi mati oleh Indonesia. Abbot menyatakan pemerintahnya bakal melakukan balasan diplomatik yang setimpal. “Jutaan warga Australia muak oleh eksekusi Indonesia itu,” kata dia di Sydney, kemarin.

Abbott belum menyatakan apa saja respons Canberra. Namun, akhir pekan lalu, Menteri Julie Bishop mengancam Jakarta bahwa warga Australia bisa memboikot Indonesia, termasuk ke Pulau Bali, yang merupakan tempat favorit turis Australia. Australia juga bisa menarik duta besarnya, seperti yang dilakukan Brasil dan Belanda, sebagai protes atas eksekusi mati terhadap warganya bulan lalu.

Protes itu dipicu oleh sikap Presiden Jokowi yang tetap akan melakukan eksekusi hukuman mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba. Kejaksaan Agung sudah mempersiapkan eksekusi itu. Di antara mereka adalah dua terpidana asal Australia yang dikenal sebagai anggota “Bali Nine”, yakni Andrew Chan, 31 tahun, dan Myuran Sukumaran, 33 tahun. Keduanya dikabarkan akan segera dipindahkan dari LP Kerobokan, Denpasar, Bali, ke tempat eksekusi, yakni LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Petisi pembebasan Chan dan Sukumaran kemarin sudah mencapai lebih dari 150 ribu tanda tangan warga Australia yang memohon pengampunan. Petisi itu akan dikirimkan kepada pemerintah Indonesia dan Australia.
Kedutaan Australia di Jakarta telah diundang untuk berbicara dengan diplomat Indonesia hari ini. Juru bicara Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, membenarkan adanya undangan pertemuan itu.

Grasi keduanya sudah ditolak Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya pada pekan lalu. Saat semua harapan hampir menguap, PM Abbott meluncurkan ancaman baru. “Jika eksekusi diteruskan—dan saya berharap mereka tidak melakukannya—kami pasti akan menemukan cara membuat (Indonesia) tidak senang,” ujar dia.

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...erintah-Jokowi