REPUBLIKA.CO.ID,JAMBI--Status kematian beruntun yang menimpa orang rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Jambi, bukan Kejadian Luar Biasa (KLB).Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI, Laude Taufik, di Jambi, Jumat, mengatakan, pemerintah belum menetapkan sebagai Kejadian Luar
Biasa (KLB) atas kasus kematian 11 Orang Rimba di wilayah timur Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Sarolangun- Batanghari, Jambi,karena kematian itu dalam kurun waktu yang cukup lama."Kasus kematian 11 Orang Rimba di wilayah timur TNBD?dianggap kasus
tertentu yang sifatnya lokal karenajangka waktu terjadinya kematiantersebut dalam dua bulan," kataTaufik, saat jumpa pers di Jambi.

Kematian beruntun 11 Orang Rimba dalam dua bulan terakhir ini disebabkan? kesulitan untuk mendapatkan pangan yang layak,
serta kurangnya ketersediaan air bersih. Namun kejadian ini ternyata mampu menyedot banyak perhatian dari beberapa instansi terkait. Bahkan Menteri Sosial langsung menurunkantim nya untuk mengecek langsung ke lokasi tentang kebenaran kabar itu.
Ketika melihat langsung di lapangan, Taufik menceritakan jika kondisi orang rimba di TNBD memang berbeda dengan komunitas adat
terpencil lainnya, keunikan orang rimba ini memaksa pemerintah untuk lebih jeli dalam membantu persoalan-persoalan yang ada di mereka.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan pangan di pemukiman orang rimba bukit 12 ini,
Taufik menyebut akan memberikan anggaran khusus di KementerianSosial sebagai bentuk uang dukapada orang rimba.
Taufik juga berjanji akan membuatkan laporan dan memberikan masukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang saat inisedang dalam proses pembuatan.Kepala Bidang Bina PencegahanPenyakit dan Pengelolaan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan ProvinsiJambi, Kaswendi mengakui lemahnya perhatian pemerintah terhadap orang
rimba khususnya dalam bidang kesehatan. Itu lanjut Kaswendi dikarenakandinas kesehatan sebagai pelayan kesehatan tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, khususnya kemudahankhusus bagi orang rimba di masing-masing Kabupaten/kota di ProvinsiJambi.
"Kami sebagai sektor pelayanan tidak bisa mendorong kebijakan khususnya kemudahan bagi orang rimba. Yang kami tahu jika ada BPJS, Jamkesmas atau Jamkesda akan kami layani,"
kata Kaswendi.]