JK Kritik Keputusan Jokowi, Ini Tanggapan Fahri Hamzah



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi penambahan kewenangan terhadap kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Menurut JK, penambahan tersebut dapat menyebabkan munculnya koordinasi yang berlebihan dan kesimpangsiuran pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Jokowi dan JK harus segera menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara internal. "Saya kira itu perlu diselesaikan di dalam, jangan dibiasain seolah ada perbedaan antara Jokowi dan JK. Mereka kan satu paket," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Fahri mengatakan, dalam sistem presidensial, peran wakil memang tidak terlalu dominan. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan mengapa koordinasi antarkeduanya tidak berjalan.

"Tapi itu pembagian tugas dapat disepakati. Presiden dapat bikin Perpres untuk memutuskan fungsi. Yang penting mereka harus solid, harus ada understanding. Dari kampanye kan mereka satu tim," ujar politikus PKS tersebut.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan. Dengan peraturan tersebut, kewenangan Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan diperluas hingga bisa melaksanakan tugas pengendalian program prioritas nasional. Namun, penambahan kewenangan tersebut mendapat kritikan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/05/nkqcoc-jk-kritik-keputusan-jokowi-ini-tanggapan-fahri-hamzah

============================================================================


JK Silang Pendapat dengan Jokowi Soal Jabatan Luhut

FASTNEWS, Jakarta (4/3) – Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Namun perpres itu menuai kritik. Termasuk dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berdasarkan Perpres No 26/2015, Luhut B Panjaitan selaku Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya mendukung komunikasi politik dan mengelola isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres No 190/2014 tentang Unit Kantor Presiden, kini ikut mengendalikan program prioritas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini dinilainya berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintahan.

"Nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Kalla menyinggung masalah penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan itu, Kalla membicarakan dampak yang mungkin terjadi dengan diterbitkannya Perpres tersebut. "Tentu kita perhatian juga," ucap Kalla saat ditanya apakah perpres ini berpotensi menganggu jalannya pemerintahan atau tidak.

Namun JK menduga penambahan kewenangan untuk Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sifatnya hanya jangka pendek.

Sebelumnya, menurut Presiden Jokowi, penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan dipastikan tak akan menyebabkan tumpang tindih kelembagaan. "Wapres itu tugasnya pengawasan. Jadi, tidak akan tumpang tindih. Pekerjaan banyak, kok, tumpang tindih. Pekerjaan bergunung-gunung. Nanti akan ada aturannya sendiri," katanya, Senin (2/3/2015). FN-06
- See more at: http://fastnewsindonesia.com/article/jk-silang-pendapat-dengan-jokowi-soal-jabatan-luhut#sthash.zo7OG5qx.dpuf


SUDAH TIDAK HARMONIS RUPANYA !! YANG 1 DI BOGOR ... YANG 1 DI JKT !!