Ahok: Mantan Ketua DPRD Buka Aib, Dulu Tak Pernah Masalah Ajukan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan kejadian unik saat melakukan mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (5/3/2015). Saat mediasi itu, kata Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan membeberkan praktik titipan pokok pikiran (pokir) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI.

Menurut Basuki, Ferrial menjelaskan penyusunan APBD tak pernah bermasalah sejak kepemimpinannya di Kebon Sirih atau dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini. Setiap program yang diajukan anggota Dewan selalu dapat diakomodasi Pemerintah Provinsi DKI.

"Kemarin pas mediasi, Pak Ferrial mengatakan, puluhan tahun tidak pernah masalah. (Usulan DPRD) disodorkan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dipaksa mengetik," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (6/3/2015).

Titipan usulan program DPRD ke APBD DKI ini, lanjut Basuki, sudah terlaksana sejak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dikepalai oleh Sukri Bey yang juga ayahanda anggota DPRD DKI, Nuraina (Nuri Shaden).

Basuki menjelaskan, anggota DPRD DKI hanya tinggal mengajukan daftar belanja pengeluaran ke BPKD DKI untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI. Sebab, lanjut dia, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah program ataupun menyusun anggaran. DPRD seharusnya hanya bertugas mengawasi pemasukan, pembiayaan, dan pengeluaran.

"Masalahnya, Bappeda itu muncul pas Pak Sukri Bey bermain di BPKD, dan kemudian kami copot dia. Bappeda terpaksa ngetikin di APBD 2012, 2013, dan 2014. Kalau (usulan DPRD) tidak diketik, mereka ancam enggak akan bahas anggaran," kata Basuki.

Masalah muncul saat sistem e-budgeting diterapkan pada tahun 2015 ini. Program yang diajukan oleh anggota DPRD ditolak oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahun ini, Basuki memutuskan mencoret semua program pokir anggota DPRD DKI.

Selain itu, usulan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun juga ditolak oleh Basuki. Pemprov DKI bersikeras mengajukan APBD tanpa menyertakan pokok pikiran yang dibahas dalam rapat komisi. Alasannya, pokok pikiran yang diajukan DPRD DKI dianggap oleh Basuki tidak bermanfaat dan hanya menghabiskan anggaran semata. Sementara itu, DPRD menganggap Pemprov DKI melanggar hukum karena mengirim APBD yang bukan merupakan hasil pembahasan.

"Mereka nuduh saya menipu, dia kena batunya sebetulnya. Terbukti, mereka kemarin (saat mediasi) membawa berkas (RAPBD) yang menurut mereka asli dan ada tanda tangan semua pimpinan, dikasih ke Sekjen Kemendagri. Yang namanya RAPBD itu ada pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan, bukan cuma pengeluaran doang. Mereka marah pas saya singgung itu. Nah, pas marah-marah itu, Pak Ferrial mengaku kalau sudah puluhan tahun seperti itu (titipan pokir ke APBD)," kata Basuki tersenyum.
Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor: Ana Shofiana Syatiri

Sumur