Anggaran 8,8 T Tidak Masuk Akal, Ahok: Nenek Lo! Coret
sumber

JAKARTA - ‎Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang diajukan DPRD DKI sebesar Rp 8,8 triliun. Ahok mencoret usulan anggaran itu karena pengajuannya tidak masuk akal.

Penolakan ini menyebabkan rapat paripurna terkait usulan APBD itu yang seharusnya digelar Jumat (16/1) dibatalkan. "Pokoknya total itu kalau di luar tanah ya itu mungkin Rp 8,8 triliun‎. Aku coret jujur saja karena pengajuan mereka nggak masuk akal (soal) sosialisasi SK Gubernur. Ada ratusan atau ribuan bahkan ratusan juta kan kurang ajar aku bilang. Gue tulis 'Nenek Lo!' coret!" kata Ahok kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/1).

Karena itu, Ahok mengingatkan DPRD supaya tidak mengajukan usulan yang aneh-aneh. "Makanya saya bilang lebih baik bilang saja sama mereka enggak usah bahas lagi deh klo masih ngajuin yang aneh-aneh kayak gitu. Les Mandarin, paket Mandarin, Inggris, pendidikan, paket ini paket itu beberapa puluh juta ratus juta. Sosialisasi keputusan ini itu. Apa yang mau disosialisasi?!" tuturnya.

Ahok mengaku sudah merapatkan soal usulan DPRD bersama dengan Sekda, Bappeda dan BPKD. ‎Ia menyebut anggaran yang diajukan tersebut tidak benar peruntukkannya. "Ngaco saja," ucapnya.

Ahok menjelaskan hal seperti ini dulunya sering lolos. Karena pada saat itu belum ada e-budgeting. "Sekarang enggak bisa," ‎ujarnya.

Menurut Ahok, apabila putusan soal APBD 2015 ditunda maka bisa digunakan APBD tahun sebelumnya. "Konsekuensi pakai APBD tahun lalu," tandasnya.‎ (gil/jpnn)

sesudah itu baru muncul...


Politisi Gerindra: Siapa Faisal Basri Sampai Ngomong ** SENSOR **?
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta Faisal Basri mendapatkan tanggapan dari Partai Gerindra. Hal itu terkait dengan wacana Pilkada lewat DPRD.
"Jangan asal ngomong gitu, asal, jangan ngomong ** SENSOR ** kan naif juga ini orang, ngomong ** SENSOR ** emang siapa dia? orang suci apa," kata Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Desmon menuturkan alasan pihaknya mendukung Pilkada lewat DPRD. Ia mencontohkan banyaknya konflik horizontal akibat pilkada langsung.
Kemudian Mantan Ketua MK Akil Mochtar dimana kasus itu terkait dengan proses gugatan Pilkada. "Kita harus melihat ini terukur, politik ini hari ini kesimpulanya Gerindra menyetujui DPRD perlunya dengan pertimbangan dinamis politik," tuturnya.
Sebelumnya, Faisal Basri menolak keras usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Usulan tersebut sedang dibahas dalam RUU Pilkada.
"Diubah undang-udang Pilkada jadi tidak langsung dan dipilih DPRD. Ini menodai reformasi," kata Faisal di Hotel Ibis, Jakarta, Minggu (7/9/2014).
Faisal mengingatkan rakyat menuntut agar pemilihan dapat dilakukan secara langsung dan tidak melalui percaloan.
Pengamat Ekonomi UI itu menuturkan hal itu dimunculkan karena adanya prosentase koalisi Merah-Putih sebanyak 63 persen sedangkan Jokowi-JK sebanyak 37 persen di parlemen.
"Kalau 63 persen di seluruh provinsi, lalu Pilkada lewat DPRD ya menang semua, jadi engga perlu ada pemilu. Itu namanya ** SENSOR **," tegas Faisal.
[URL="http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/09/politisi-gerindra-siapa-faisal-basri-sampai-ngomong-** SENSOR **"]sumber[/URL]

Kira2 kalau nenek kakek,mbah buyut,mbah kakung dll keluarga kita yang belum tentu melakukan kesalahan, diteriakin MAMAK KAW! NENEKLU, apa yang bakal elo lakuin

Untuk Indonesia Bebas Korupsi dan Melestarikan Tatakrama Indonesia yang Berbudi Luhur