Di saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih bersitegang dengan DPRD sepekan terakhir, pujian atas kinerjanya memimpin ibu kota disampaikan perwakilan negara asing.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin menyebutkan dirinya pernah bertemu dengan Gubernur akrab disapa Ahok itu.

Dalam pertemuan itu, Galuzin mengatakan akan menjadikan Jakarta dan Moskow sebagai mitra. Hal tersebut bertujuan untuk membangun Ibu Kota kedua negara tersebut lebih baik lagi.

"Kami akan membangun hubungan mitra antara Jakarta dan Moskow yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan keduanya lebih baik lagi," ujar Galuzin saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Kamis (5/3).

Dia dan Ahok juga bersama-sama mencari solusi bagi masalah laten dua ibu kota yang padat penduduk tersebut. Terutama dalam masalah parkir, pendidikan, sampah, dan kemacetan lalu lintas.

"Selain dalam urusan tata kota, kita juga akan jadi mitra komunitas bisnis," kata Galuzin.

Menurutnya, perbincangannya dengan Ahok memunculkan banyak ide-ide baik untuk membuat kedua kota, khususnya Jakarta lebih baik lagi.

"Pernyataan Ahok sangat bagus, idenya tentang parkir elektronik itu sangat brilian. Sangat baik untuk mengurangi parkir liar dan juga membantu mengurangi kemacetan," ungkap Galuzin.

Galuzin percaya kendati kini banyak diserang lawan-lawan politik, Ahok dapat membuat Jakarta lebih baik ke depannya.

Adapun sementara ini Ahok masih belum fokus menata kota Jakarta. Fokus mantan politikus Gerindra itu masih tersita untuk perdebatan pembahasan APBD 2015 dengan anggota legislatif DKI.

Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI membahas APBD 2015 yang dilakukan di kantor Kemendagri hari ini berlangsung panas. Pertemuan berakhir deadlock karena Ahok ngamuk dan memilih meninggalkan pertemuan.

APBD senilai Rp 73,08 triliun belum disahkan sampai sekarang. Persoalan yang membuat DPRD-Pemprov ribut terutama masuknya anggaran pengadaan UPS di sekolah-sekolah senilai Rp 12 triliun.

Sebelum kembali ribut hari ini, Ahok sempat meminta maaf pada publik lantaran mempertontonkan pada khalayak situasi kurang harmonis antara pejabat legislatif dan eksekutif.

"Saya pribadi dan pemprov mohon maaf karena ada kejadian tontonan politik yang memalukan. Kami mohon maaf kepada PNS dan tenaga lepas, TKD Dinamis dan Statis belum turun. Jadi orang yang punya kredit biasa ngehitung pendapatan pas jadi nggak pas," ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.


SUMBER