Mediasi Ricuh, DPRD DKI: Kita Bela SKPD yang Dibentak-bentak Ahok

Jakarta - Ada adu mulut dalam pertemuan DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki T Purnama yang disertai SKPD Pemprov DKI di Kemendagri. Anggota DPRD DKI mengatakan keributan itu karena anggota dewan membela SKPD yang dibentak-bentak Ahok.

"‎Dia memarah-marahi anak buahnya SKPD depan umum . Nunjuk berdiri-berdiri. Di situ wajar kami dewan bereaksi atas kemarahan itu. Kita bereaksi seperti 'jangan marahin anak buah depan umum dengan cara tidak baik'. Ramelah," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dalam jumpa pers di Kantor DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (5/3/2015).

Dalam jumpa pers itu hadir Ketua DPRD M Prasetyo dan wakil-wakilnya Ferial Sofyan, ‎Abraham 'Lulung' Lunggana, Triwisaksana dan anggota dewan lainnya. Taufik mengatakan dalam pertemuan itu Ahok bersuara keras sambil menunjuk SKPD Pemprov DKI yang juga ikut dalam rapat.

Abraham 'Lulung' Lunggana menceritakan awal kemarahan Ahok saat terjadi pembahasan soal hasil pembahasan APBD mana yang akan diserahkan ke Kemendagri. Menurut Lulung, sesuai aturan, harusnya APBD yang diserahkan itu adalah hasil pembahasan antara Komisi D dan SKPD. Namun, Ahok melarang bawahannya memasukkan hasil pembahasan itu tetapi justru APBD versi e-budgeting milik Pemprov DKI.

‎"Hari ini jelas depan mata kita bahwa Ahok sudah memerintahkan tidak menginput e-budgeting hasil pembahasan DPRD. Tadi bukti sewenangnya. Akhirnya teman-teman (DPRD) reaktif tadi. Jangan dong menunjuk-nunjuk orang," kata Lulung.

"Tadi jelas sekali bahwa Ahok melanggar hukum dengan meminta tidak diinput salah satunya UPS. Katakanlah UPS itu bukan usulan eksekutif, bisa jadi, tapi kapan pembahasan itu terjadi. Kami juga ada hak budgeting," ucapnya.

Orang yang ditunjuk-tunjuk Ahok adalah Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Dia diminta Ahok bercerita soal keanehan pengadaan UPS di kecamatan wilayahnya. Saat itu, Ahok yang duduk di depan bersama Pras dan petinggi Kemendagri berdiri dan menunjuk-nunjuk Anas yang duduk di jajaran SKPD. Saat itulah keributan terjadi.

Sekjen Kemendagri kemudian menutup pertemuan tersebut. Kesimpulannya adalah Kemendagri memberi waktu 7 hari agar persoalan diselesaikan DPRD dan Ahok. Atau dikeluarkan Perda untuk kembali ke APBD 2014.

"Tapi setelah itu Lulung ngomong Pak Gubernur nggak adil, diskriminasi, kami setuju e-budgeting, tapi kenapa yang dimasukin (di APBD hanya) versi gubernur, versi saya nggak dimasukin," kata Ahok.

Perdebatan antara Ahok dengan anggota DPRD cukup panas sampai terdengar teriakan 'anjing'. Ahok kemudian meninggalkan kantor Kemendagri melalui pintu samping atas arahan staf Kemendagri. Meski sudah menghadapi tekanan luar biasa dari DPRD, Ahok tidak menyerah. Dia tetap maju terus, KPK juga berkomitmen untuk memproses laporan Ahok.

Ahok sendiri mempersiapkan jalan keluar agar DKI punya APBD setahun ke depan. Solusinya adalah mengeluarkan Pergub untuk menggunakan kembali APBD 2014 jika pembahasan dengan DPRD DKI tetap deadlock.

Keberanian Ahok kukuh pada pendirian tak mau kompromi soal duit rakyat Rp 12,1 triliun layak diacungi jempol. Ahok pula yang membuat sejarah baru di politik, bahwa salam komando tak selalu berakhir dengan kompromi, jika tujuannya tak pro rakyat.

source

lu mau nipu rakyat, lung??