Proses mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI terkait kisruh APBD 2015 yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemui jalan buntu. Bahkan sebelum mediasi ditutup secara resmi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beserta pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya meninggalkan ruangan rapat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengakui mediasi yang digelar di Kantor Kemendagri berakhir deadlock. Selanjutnya, kedua belah pihak baik Pemprov DKI maupun DPRD DKI Jakarta harus menunggu keputusan dari Kemendagri terkait dengan persetujuan APBD 2015 ini.

"Intinya hari ini deadlock, kita tinggal menunggu keputusan dari Pak Menteri," kata Saefullah, di Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (5/3).

Menurut Saefullah, Kemendagri masih memiliki waktu hingga tanggal 13 Maret untuk melakukan evaluasi APBD 2015. Setelah dikeluarkan surat keputusan persetujuan dari Kemendagri, draf APBD akan dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. "Jadi sekarang kita tunggu saja, keputusannya Mendagri," tegasnya.

Dia menyebutkan, ada dua opsi yang ditempuh dalam kisruh APBD 2015 ini. Pertama, jika kedua belah pihak sepakat maka akan dikeluarkan Perda APBD 2015. Namun jika tetap tidak ditemukan kata sepakat, maka akan meminta persetujuan Kemendagri untuk penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Keputusan tersebut paling lambat diambil pada 24 Maret mendatang.

"Kalau tidak sepakat atau deadlock kita bikin Pergub dengan persetujuan Mendagri untuk menggunakan anggaran 2014. Hanya totalnya saja. Kalau kegiatannya nanti dibahas internal, totalnya Rp 72,9 triliun. Itu nanti isinya bisa dari bahan perencanaan 2015," jelasnya.

Namun, menurut Saefullah, karena ada perbedaan nilai yang mencapai Rp 1 triliun maka beberapa kegiatan akan dipangkas. Tetapi jenis kegiatan apa saja belum bisa diketahui. "Pasti ada yang dikurangi, karena berkurang Rp 1 triliun nanti dibahas," tandasnya.

SUMUR