TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendesak pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi menjabarkan kepada publik mengenai program strategis pemberantasan korupsi.
"Karena kami memandang prospek pemberantasan korupsi KPK memang sudah semakin tidak jelas," kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Totok Dwi Diantoro di Yogyakarta, Rabu (4/3/2015).

Dia menilai pimpinan sementara KPK sejak ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum mampu memberikan semangat baru bagi lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Oleh sebab itu, dia mengatakan dengan menjabarkan program konkret mengenai pemberantasan korupsi, KPK diharap dapat meluruskan anggapan masyarakat.

"Sebab, yang kami saksikan KPK saat ini sedang jadi bulan-bulanan gerakan koruptor," kata dia.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rochman menilai, kemerosotan idealisme pimpinan sementara KPK mulai terlihat dengan adanya pelimpahan penanganan perkara Budi Gunawan ke Kejagung. Apalagi, terlihat ada keengganan mengambil sikap menempuh upaya hukum peninjauan kembali.

"Serta pembiaran kriminalisasi terhadap komisioner non-aktif KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad," katanya.
Dengan melihat fakta itu, menurut dia, wajar jika kecaman terhadap pimpinan sementara KPK muncul dari berbagai elemen masyarakat, bahkan dari para pegawai KPK sendiri.

"Mereka yang telah berjuang, berkorban demi pemberantasan korupsi, akhirnya dikhianati Plt (pelaksana tugas) pimpinan KPK," katanya.