Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang menjalankan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta menjadi role model bagi provinsi lainnya untuk menerapkan sistem ini dalam mengantisipasi munculnya anggaran siluman.

Meskipun hak angket tetap berjalan dan terancam dilaporkan ke pihak berwajib, Basuki menegaskan tetap akan menjalankan e-budgeting dan menolak seluruh program titipan DPRD DKI Jakarta.

"Dijalanin saja sudah dan ini tes pertama kali di Indonesia, kami tes DPRD apakah tetap ngeyel. Bagus dong, nanti Bapak Ibu bisa cerita ke cucu, ada Gubernur yang berani lawan semuanya," kata Basuki saat memberi pengarahan kepada lurah dan camat, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

Pada kesempatan itu, Basuki mengaku telah menemukan banyak usulan program siluman sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.

Banyak program yang tiba-tiba masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), padahal tidak diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Banyaknya anggaran siluman serta kasus penyalahgunaan APBD ini berdampak buruk bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Sebab, lanjut dia, PNS lah yang yang akhirnya terkena hukuman penjara dan di sisi lain, anggota DPRD selalu lolos dari jeratan hukum.

Padahal, kata Basuki, banyak anggaran siluman ini yang merupakan program titipan anggota DPRD DKI. Anggota dewan pun selalu berkelit ketika dituding terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Sebab, eksekutif lah yang berwenang menyusun serta membuat anggaran.

"Ada enggak anggota dewan yang masuk penjara? Tidak, semuanya eksekutif yang kena. Kasihan SKPD yang masuk penjara, karena DPRD tidak ada yang mengaku itu anggaran titipan mereka. Makanya sekarang Pak (Presiden) Jokowi paksakan (penyusunan anggaran) harus pakai e-budgeting agar tidak ada lagi anggaran siluman itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Mendengar itu, 267 lurah dan 44 camat yang memadati Balai Agung bertepuk tangan riuh.


SUMBER