JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik hak angket masih berlanjut. Beberapa fraksi dikabarkan menarik suara atas hak angket yang telah mereka setujui.

Hak angket diajukan DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015.

Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra M Taufik merespons dingin hal tersebut. Menurut dia, belum ada anggota Dewan yang mencabut dukungan mereka.

"Belum ada yang mundur. Saya belum melihat ada yang mengajukan penarikan secara resmi. Hanya cerita di depan media saja," kata Taufik pada Rabu (4/3/2015) di Gedung DPRD.

Menurut politikus berusia 58 tahun ini, penarikan hak angket itu harus ditandatangani oleh masing-masing anggota fraksi.

"Angket itu ditandatangani oleh personal, bukan oleh fraksi. Itu mekanismenya. Kalau mau batal, sebaiknya mengirimkan surat perintah dong kepada anggota-anggotanya," ucapnya.

Namun, pernyataan Taufik ini berbeda dengan yang diutarakan oleh Ongen Sangaji selaku Ketua Panitia Hak Angket DPRD DKI. Meski tidak banyak memberi keterangan, Ongen mengklaim bahwa memang sudah ada fraksi yang mundur.

"Kalau sudah bilang mundur di depan publik, ya berarti sudah mundur," ucap Ongen sesaat setelah menyelesaikan agenda rapat bersama Panitia Hak Angket di Gedung DPRD, Rabu siang.

Sumur