TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tak hanya menerima Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan membahas soal peta masalah hak angket yang diajukan DPRD DKI terhadap patner Jokowi semasa memimpin Ibukota itu. Jokowi juga mencermati perkembangan situasi melalui media, termasuk menelpon Ahok pada Senin 2 Maret 2015 malam lalu. "Pak Jokowi menelpon saya tadi malam (Senin 2 Maret 2015)," kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa 3 Maret 2015.

Pembicaraan melalui telepon itu cukup lama. Menurut Ahok, Presiden Jokowi mempertanyakan mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Rencananya, mediasi dilakukan sejak Selasa hingga Kamis, esok dan digelar di bawah koordinasi Dirjen Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek.

Dalam percakapan itu, kata Ahok, dirinya menegaskan tidak akan memasukkan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun ke RAPBD DKI 2015. Karena itu, Ahok menyebut, polemik soal sengkarut anggaran ini belum ada yang bisa menengahi."Saya tak akan mundur untuk menyetujui anggaran Rp 12.1 Triliun," kata Ahok. Masalahnya, DPRD juga berkukuh tak mau mundur juga. " Dan kalau dia menerima APBD versi saya, berarti dia mengakui versi dia salah. Jadi mana bisa damai?" kata Ahok.

Ahok mengaku punya dokumen dan bukti cukup kalau DPRD DKI bermain dalam celah pengesahan RAPBD. Karenanya ia tak gentar jika politikus di DPRD itu menyerang balik dirinya ke ranah hukum, termasuk melaporkan dirinya ke Bareskrim ihwal laporan draft APBD 2015 yang diduga palsu. "Kita lihat Bareskrimnya seperti apa," ujar Ahok.

Sebaliknya, Ahok mengaku geli melihat dirinya disebut menyogok politikus DPRD DKI Jakarta sebanyak Rp 12,7 triliun. "Dulu nuduh Sekda sekarang nuduh saya yang sogok-sogok. Kok sekarang jadi gue?" kata Ahok. Menurut Ahok, aneh kalau dia yang menyogok anggota DPRD untuk pengadaan UPS yang ia laporkan sebagai salah satu pengadaan barang hasil penggelembungan dana APBD 2015 yang belum diketuk hingga saat ini